Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

PP 59/2021 UNTUK PERKUAT PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

Aturan dalam PP 59/2021 menjadi instrumen hukum yang penting untuk memperbaiki tata kelola
penempatan dan pelindungan pekerja migran.

Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PP 59/2021) sejak 7 April 2021. PP tersebut
merupakan bagian perjuangan dan bukti kehadiran negara untuk pelindungan pekerja migran
Indonesia.

"Ini aturan yang sangat ditunggu-tunggu. PP ini memuat aturan yang lebih menjelaskan
substansi UU 18/2017 dan instrumen hukum yang penting untuk memperbaiki tata kelola
penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran kita," kata Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, di Jakarta, Kamis (22/4).

Menaker mengatakan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia harus mengedepankan
aspek pelindungan dan jaminan sosial, mengingat proses dan pergerakan migrasi pekerja
antarnegara sangat dinamis. Pemerintah ingin ke depannya pekerja migran Indonesia yang
bekerja ke luar negeri semakin banyak berorientasi kepada mereka yang terampil dan kompeten.

"Prinsipnya pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan
pekerja migran Indonesia dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja
migran dan penerapan regulasi yang baik," jelasnya.

Isu Sentral

Menaker menekankan perlindungan pekerja migran Indonesia jadi isu sentral dalam PP 59/2021.
PP tersebut merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. PP 59/2021 terdiri dari 7 Bab. Bab 1 memuat
tentang Ketentuan Umum. Bab II mengatur tentang pelindungan pekerja migran Indonesia.

Pelindungan pekerja migran Indonesia ini adalah isu sentralnya. Sehingga dalam pelaksanaanya,
PP ini mengatur mengenai pelindungan sebelum pekerja migran Indonesia berangkat bekerja,
selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah bekerja," jelasnya.

Menaker melanjutkan dalam Bab III mengatur tentang Layanan Terpadu Satu Atap (U-SA)
penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Pembentukan USA dilakukan untuk
meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa
diskriminasi.

USA ini akan mengoordinasikan dan mengintegrasikan 8 layanan instansi/lembaga dalam bentuk
desk. Kedelapan layanan tersebut terdiri atas desk ketenagakerjaan; desk pengaduan dan
informasi; desk kependudukan dan pencatatan sipil; desk Kesehatan; desk keimigrasian; desk
kepolisian; desk perbankan; dan desk jaminan sosial.

Bab IV PP No 59/2021 mencakup tentang pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap
pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi.

"Dalam PP ini, pemerintah desa juga dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan tata
kelola migrasi ini benar-benar membutuhkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen
pemerintahan terkecil di desa" tandasnya. ruf/N-3

35