Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 54
Judul DPRD Gorontalo Utara mendorong perusahaan cepat bayar THR
Nama Media babel.antaranews.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://babel.antaranews.com/nasional/berita/2117042/dprd-
gorontalo-utara-mendorong-perusahaan-cepat-bayar-thr
Jurnalis Budisantoso Budiman
Tanggal 2021-04-23 00:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Djafar Ismail (Ketua DPRD Gorontalo Utara) Kami sangat mendorong perusahaan yang
ada di daerah ini untuk mempercepat pembayaran THR
negative - Djafar Ismail (Ketua DPRD Gorontalo Utara) Jangan Lebaran sudah lewat, THR baru
dibayarkan atau bahkan belum dibayarkan
negative - Djafar Ismail (Ketua DPRD Gorontalo Utara) Harus diawasi, agar tidak ada perusahaan
yang lalai dan tidak ada pekerja yang terabaikan mendapatkan haknya
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
mendorong perusahaan di daerah ini untuk cepat membayar tunjangan hari raya (THR). "Kami
sangat mendorong perusahaan yang ada di daerah ini untuk mempercepat pembayaran THR,"
kata Ketua DPRD setempat, Djafar Ismail, di Gorontalo, Kamis. Pihaknya pun, kata dia, berharap
pemerintah daerah ikut mendorong itu, termasuk mengawasi ketat jika ada perusahaan yang
tidak membayar THR karyawannya sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
DPRD GORONTALO UTARA MENDORONG PERUSAHAAN CEPAT BAYAR THR
Gorontalo - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi
Gorontalo mendorong perusahaan di daerah ini untuk cepat membayar tunjangan hari raya
(THR).
"Kami sangat mendorong perusahaan yang ada di daerah ini untuk mempercepat pembayaran
THR," kata Ketua DPRD setempat, Djafar Ismail, di Gorontalo, Kamis.
Pihaknya pun, kata dia, berharap pemerintah daerah ikut mendorong itu, termasuk mengawasi
ketat jika ada perusahaan yang tidak membayar THR karyawannya sesuai aturan yang telah
ditetapkan pemerintah.
53
