Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 49
Menurutnya, THR bisa menjadi pendapatan nonupah bagi para pekerja atau buruh, baik yang
berstatus tetap maupun PKWT atau pekerja kontrak yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara
terus menerus atau lebih.
Namun, Fadjar tidak memungkiri bahwa kondisi keuangan di masa pandemi seperti saat ini
berdampak buruk bagi banyak perusahaan.
Untuk itu, sambungnya, dalam kerangka pelaksanaan THR 2021, walaupun diberikan
kesempatan untuk melakukan perundingan bipartit antara pihak pengusaha dan perwakilan
pekerja jika pengusaha merasa tidak mampu, namun terdapat perbedaan dengan aturan 2020.
Salah satu perbedaannya adalah mengenai kesepakatan yang dibuat harus tertulis dan memuat
waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang bersangkutan.
Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan membayar THR 2021 secara
tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK, PP, PKB, atau kebiasaan lebih besar dari
nilai THR di atas, maka THR yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan PK, PP, PKB
atau kebiasaan yang telah dilakukan," ungkap Fadjar.
Fadjar juga mengingatkan, selain SE Menaker No.M/6/HK.04/IV/2021, pemberian THR tetap
didasarkan pada Pasal 9 PP No.36/ 2021 tentang Pengupahan; dan Permenaker No. 6/2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Adapun untuk pengawalan pelaksanaan THR, dibentuk posko-posko THR 2021 yang bertujuan
untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, pemantauan pelayanan, pengaduan
pembayaran THR
48
