Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

PP TERBIT, PEMERINTAH JAMIN PERLINDUNGAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
JAKARTA, - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PP No. 59/2021). Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah mengatakan, PP No. 59/2021 merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

"Ini adalah aturan yang sangat ditunggu-tunggu, karena di samping PP ini memuat aturan yang
lebih menjelaskan substansi UU 18/2017 juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk
memperbaiki tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran kita," kata Ida
melalui siaran pers, Kamis (22/4/2021).

Ida mengatakan, tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia harus mengedepankan
aspek pelindungan dan jaminan sosial, mengingat proses dan pergerakan migrasi pekerja
antarnegara sangat dinamis.
Kedepannya, pekerja migran yang bekerja ke luar negeri diharapkan semakin banyak
berorientasi kepada terampilan dan kompeten.

"Prinsipnya pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan
pekerja migran Indonesia dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja
migran dan penerapan regulasi yang baik," ungkap Ida.

Ida menjelaskan, PP No. 59/2021 terdiri dari 7 Bab.

Bab I memuat tentang Ketentuan Umum. Bab II mengatur tentang pelindungan pekerja migran
Indonesia (PMI). "Pelindungan PMI ini adalah isu sentralnya. Sehingga dalam pelaksanaanya, PP
ini mengatur mengenai pelindungan sebelum PMI berangkat bekerja, selama bekerja di negara
penempatan, hingga setelah bekerja," kata Menaker Ida.

Pada Bab III PP No. 59/2021 mengatur tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan
dan pelindungan PMI. Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif,
efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi. LTSA ini akan mengoordinasikan
dan mengintegrasikan 8 layanan instansi/lembaga dalam bentuk desk. Kedelapan layanan
tersebut terdiri atas desk ketenagakerjaan, desk pengaduan dan informasi, desk kependudukan
dan pencatatan sipil, desk Kesehatan, desk keimigrasian, desk kepolisian, desk perbankan, dan
desk jaminan sosial.

Bab IV PP No. 59/2021 mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja
migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi. "Dalam PP ini,
Pemerintah Desa juga dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan tata Kelola migrasi ini
benar-benar membutuhkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen pemerintahan terkecil di
desa," kata Ida.

Pada Bab V PP No. 59/2021 mengatur Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI). Bab VI mengatur tentang pembinaan dan pengawasan. Ida mengatakan, dalam
menjalankan pembinaan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi tersebut
secara terpadu dan terkoordinasi. "Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan bupati/wali
kota dapat mengikutsertakan masyarakat," ujarnya.

Sementara Bab VII sebagai bab terakhir mengatur ketentuan penutup. Dalam bab ini, beberapa
aturan sebelumnya yaitu PP No. 3 Tahun 2013, PP No. 5 Tahun 2013, PP No. 4 Tahun 2015, dan
Perpres No. 64 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.

98