Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2020 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam Perpres 95/2020 pasal 2 ayat 1 disebutkan, dalam memimpin Kemnaker, Menteri dibantu
oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukkan Presiden.

"Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Wakil Menteri berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri," demikian bunyi pasal 2 ayat 2 dan 3, dikutip Liputan6.com
dari dokumen Perpres, Minggu (4/10/2020).

Tidak berbeda dengan Perpres 95/2020, Perpres 96/2020 pasal 2 ayat 1 hingga 3 juga mengatur
bahwa Menteri Koperasi dan UKM akan dibantu oleh Wakil Menteri sesuai penunjukkan Presiden.

Wakil Menteri juga akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri.

Adapun, dua Perpres ini diteken pada 23 September 2020. Aturan ini berlaku pada tanggal
diundangkan yaitu 25 September oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memastikan belum ada pengangkatan wakil
menteri dalam waktu. Hal ini disampaikan Pratikno menyusul terbitnya peraturan presiden
(perpres) yang mengatur soal wakil menteri di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian
Koperasi dan UKM.
"Berita tentang rencana pengangkatan 2 Wakil Menteri baru yakni, Wamen Kemenaker dan
Wamen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu tidak benar," ujar Pratikno, Minggu
(4/10/2020).

Dia menjelaskan, dalam perpres kelembagaan beberapa kementerian, memang ada jabatan
wakil menteri . Namun, pengangkatan wakil menteri diatur dalam keputusan presiden (keppres),
bukan perpres.

"Tetapi pengangkatan wakil menteri oleh Presiden melalui keppres," ucap Pratikno.

Dia menekankan, hingga kini, tidak ada Rancangan Keppres tentang pengangkatan wakil
menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi terakhir melantik 12 wakil menteri pada 25 Oktober
2019.

Jokowi sebelumnya juga pernah meneken Pepres Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan Perpres Nomor 73 tahun 2019 tentang Kementetian Riset dan
Teknologi. Kedua perpres itu juga menyinggung soal posisi Wakil Menteri di dua kementerian
itu.

Kendati begitu, hingga kini, posisi wakil menteri di dua kementerian itu belum juga terisi. Jokowi
mengatakan hal itu lantaran belum ada permintaan dari menteri-menteri terkait.
"Belum. Sampai dengan hari ini belum, belum terpikir ke situ. menterinya juga belum minta
(angkat wakil menteri)," ujar Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka
Jakarta, Senin 2 Desember 2019.

Pratikno sebelumnya mengatakan posisi wakil menteri tak harus diisi. Menurut dia, Jokowi akan
melihat perkembangan para menteri terlebih dahulu sebelum menunjuk wakil menteri.

"Jadi itu kan perpres organisasi kan ya seperti perpres TNI ada Wakil Panglima, enggak berarti
harus ada. Tapi seandainya ada kepres sudah anu, wadahnya sudah ada. Kita lihat
perkembangan," ucap Pratikno.
266