Page 271 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 271
Diketahui, rapat ini dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri
Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Hamonangan Laoly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sementara itu Ketua Baleg RI Supratman Andi Agtas mengatakan RUU Cipta Kerja merupakan
RUU pertama, yang dibahas secara transparan.
Menurut dia, seperti dilansir Antara, setiap pembahasannya dilakukan secara terbuka dan
transparan yang disiarkan melalui TV Parlemen dan Sosmed sebagai komitmen terhadap
reformasi parlemen.
Di lain sisi, DPD RI berkomitmen mengawal Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
Kerja agar memajukan daerah sesuai dengan kesepakatan dalam Panja dengan mengakomodasi
pengaturan mengenai post legislative scrutiny sesuai dengan perubahan Undang-Undang
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Oleh karena itu, DPD RI mengikuti rapat pembahasan tingkat pertama RUU Cipta Kerja secara
tripartit bersama RI dan Pemerintah di kompleks DPD RI, Senayan, Jakarta.
"Bukti autentiknya adalah keikutsertaan DPD dalam semua tahapan pembahasan tingkat
pertama, mulai dari Panja, Timus, Timsin, hingga Pendapat Mini DPD secara bersama-sama
dalam forum tripartit ( DPD, dan Pemerintah) yang sekaligus tonggak sejarah baru pembahasan
sebuah RUU," kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Badikenita Putri Br.
Sitepu di Jakarta, Minggu.
Nita, yang mewakili DPD RI dalam rapat tersebut, berharap dengan pengesahan RUU Cipta
Kerja dapat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan untuk
mengikuti dinamika masyarakat dan global yang makin cepat, termasuk dalam menciptakan iklim
investasi yang bersahabat, efektif, dan efisien.
"Tentunya tanpa mendegradasi kewenangan daerah dan menjamin tercapainya daya saing
berkelanjutan di daerah, optimalisasi sumber daya daerah, dan menghasilkan output yang
berkelanjutan bagi pembangunan daerah," ujar Nita.
DPD RI mengapresiasi forum tripartit itu yang selama pembahasan RUU tidak meninggalkan
berbagai masukan DPD RI terkait dengan kewenangan daerah sehingga tetap diakomodasi
dalam RUU Cipta Kerja .
Penerimaan tersebut mengukuhkan prinsip konstitusi yang menyatakan bahwa pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan yang susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam UU.
Ia menegaskan bahwa semuanya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
pilihan politik desentralisasi sehingga penataan urusan di daerah tidak sepenuhnya oleh
pemerintah pusat.
DPD menyakini bahwa perubahan regulasi kemudahan berusaha dalam RUU Cipta Kerja
menyinergikan dan mengintegrasikan pembangunan daerah dalam bingkai satu kesatuan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Rapat tripartit itu, lanjut Nita, merupakan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi,
dalam semua materi pembahasan RUU mulai dari Panja sampai dengan Timus dan Timsin.
Keseluruhan putusan MK menjadi salah satu pedoman pembahasan, perdebatan,
permusyawaratan, dan perubahan norma-normanya.
270
