Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 286
positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Pemerintah saya ingin tanya sekali lagi,
apakah komposisi 19 kali plus 6 kali pemerintah tetap bertahan atau ingin mengubahnya?
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Kemenko Perekonomian) Pandangan pemerintah tetap 19 plus
6 JKP
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pengurangan nilai pesangon pemutusan
hubungan kerja (PHK) dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon PHK diatur
maksimal hingga 32 kali upah.
Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja , penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19 kali upah
ditambah 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), sehingga totalnya menjadi 25 kali upah.
RUGIKAN BURUH, KSPI TOLAK SKEMA PENGURANGAN PESANGON PHK DI RUU
CIPTA KERJA
, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pengurangan nilai pesangon
pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon PHK
diatur maksimal hingga 32 kali upah.
Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja , penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19 kali upah
ditambah 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), sehingga totalnya menjadi 25 kali upah.
"Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan," kata
Presiden Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/10/2020).
Said Iqbal juga mempertanyakan sumber dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan dalam membayar upah buruh.
Ia menilai skema pemberian pesangan oleh perusahaan dan pemerintah melalui JKP tidak masuk
akal karena sumber dana yang tidak jelas.
"Dari mana BPJS mendapat sumber dananya? Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang
walaupun dengan skema baru yaitu 23 bulan upah dibayar pengusaha dan 9 bulan dibayar BPJS
Ketenagakerjaan tidak masuk akal," kata Said Iqbal .
"Karena tanpa membayar iuran, tapi BPJS membayar pesangon buruh 9 bulan," ujar Said Iqbal
.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati pengurangan pesangon PHK melalui klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja .
Pemerintah yang diwakili Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi dan Sekjen Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengusulkan, penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19
kali upah ditambah 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), sehingga totalnya menjadi 25 kali
upah.
"Dalam perkembangan dan memperhatikan kondisi saat ini, terutama dampak pandemi Covid-
19, maka beban tersebut diperhitungkan ulang." "Penghitungannya adalah sebagai berikut,
285
