Page 287 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 287
yang menjadi beban pelaku usaha atau pemberi kerja maksimal 19 kali gaji ditambah dengan
JKP sebanyak 6 kali," kata Elen dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR, Sabtu
(3/10/2020).
JKP sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Elen menjelaskan, melalui JKP, pemerintah sekaligus
memberikan manfaat berupa upscalling dan upgrading bagi pekerja yang di-PHK.
"Kalau di Undang-Undang existing (UU Ketenagakerjaan No 13/2003) hanya mendapatkan
semacam uang saja. Nah, di JKP programnya tiga, yakni cash benefit, upscaling, upgrading,"
papar Elen.
Menurut dia, saat ini besaran pesangon PHK pekerja di Indonesia terbilang besar jika
dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ia membandingkan dengan Vietnam dan Malaysia.
Menurut Elen, hal ini menyebabkan investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia.
"Kita adalah yang paling tinggi memberikan jaminan pesangon, 32 kali. Vietnam mungkin hanya
berapa, Malaysia berapa. Karena itu, ini jadi pertimbangan orang masuk." "Ketika saya
(misalnya) investasi, karena ada satu dua hal saya nanti lakukan PHK pesangon, tidak cukup
modal saya. Ini jadi pertimbangan," ujarnya.
Kendati demikian, Elen mengatakan bahwa ketentuan mengenai syarat PHK tetap merujuk pada
UU Ketenagakerjaan.
Dia mengatakan, tidak akan terjadi PHK massal tanpa alasan jelas. Terhadap usul pemerintah
tersebut, mayoritas fraksi di DPR akhirnya setuju. Hanya Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat
yang menolak.
Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, sempat menanyakan kembali sikap pemerintah soal
usulan tersebut. Pemerintah bersikukuh.
"Pemerintah saya ingin tanya sekali lagi, apakah komposisi 19 kali plus 6 kali pemerintah tetap
bertahan atau ingin mengubahnya?" kata Supratman.
"Pandangan pemerintah tetap 19 plus 6 JKP," ujar Elen. Supratman kemudian mengetuk palu
tanda persetujuan.
Artikel ini tayang di Kompas dengan judul Serikat Pekerja Tolak Pengurangan Pesangon PHK
dalam RUU Cipta Kerja.
286
