Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

"Dalam memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri Sesuai
dengan penunjukkan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,"
demikian tertulis pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) dikutip kumparan , Minggu (4/10).

Jabatan ini merupakan baru bagi dua kementerian tersebut. Itu artinya, dua kursi wamen ini
akan menambah gemuk struktur organisasi di pemerintahan. Padahal, pada pelantikannya
sebagai Presiden Periode 2019-2024, Jokowi mengatakan bakal memangkas birokrasi di
pemerintahannya.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak
kebanyakan?" kata Jokowi saat pidato pelantikan presiden di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Minggu (20/10).

Ia meminta tingkatan eselon dipangkas menjadi dua level. Yakni diganti dengan jabatan
fungsional. Birokrasi dipangkas karena menghambat investasi yang masuk ke Indonesia.

"Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang
menghargai keahlian, menghargai kompetensi," tegasnya.

Usai Jokowi mengumumkan keputusan itu, beberapa kementerian pun langsung
menerapkannya. Salah satunya Kementerian PUPR yang memangkas 1.300 jabatan Eselon IV
pada November 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kala itu mengatakan jumlah pejabat Kementerian PUPR yang
ada di eselon IV mencapai 1.300 orang. Pejabat ini tersebar di pusat dan balai-balai PUPR di
daerah.

Dengan pemangkasan, maka 1.300 pejabat eselon IV Kementerian PUPR akan berubah jabatan
menjadi fungsional. Adapun seluruh pejabat eselon IV seluruh lembaga dan kementerian yang
ada di Indonesia 327.771 orang dan eselon V sebanyak 14.430 orang.

Terkait penambahan jabatan baru juga pernah dilakukan Jokowi saat mengangkat Wakil Kepala
Staf Kepresidenan (KSP) untuk mendampingi Moeldoko. Jabatan itu ditetapkan Jokowi pada
Desember 2019, dua bulan setelah dia memutuskan memangkas eselon III dan IV.

Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad pun mempertanyakan keputusan Jokowi
saat itu. Penambahan wakil Kepala KSP bertentangan dengan program Presiden Jokowi yang
ingin menyederhanakan birokrasi.
"Publik bisa menilai bahwa ada inkonsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan. Justru saat
eselon III, IV dihapuskan, malah di lingkungan Istana bertambah. Apalagi telah ada penambahan
stafsus Presiden," kata Kamrussamad kepada wartawan, Jumat (27/12).

Ia lalu mengimbau para pembantu Presiden Jokowi tidak memberikan masukan untuk kebijakan
yang dapat membebani keuangan negara. Apalagi, tahun ini target pendapatan negara melalui
pajak tidak terpenuhi. Dia berharap pembentukan wakil KSP bukan karena semangat bagi-bagi
kekuasaan.

PNS Jokowi Wakil Menteri Jokowi2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.289.

296