Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 298
Judul Teken 2 Perpres, Presiden Jokowi Ingin Tambah Jabatan Wakil Menteri
Nama Media okezone.com
Newstrend Pengaturan SOTK Kementerian
Halaman/URL https://nasional.okezone.com/read/2020/10/04/337/2288185/teken-2-
perpres-presiden-jokowi-ingin-tambah-jabatan-wakil-menteri
Jurnalis Fakhrizal Fakhri ,
Tanggal 2020-10-04 13:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Presiden Joko Widodo (Jokowi), meneken dua Peraturan Presiden (Perpres) untuk menambah
dua jabatan wakil menteri, di Kabinet Indonesia Maju.
Kepala Negara menerbitkan Perpres Nomor 95 tahun 2020 tentang Kementerian
Ketenagakerjaan. Perpres itu diterbikan pada 23 September 2020.
TEKEN 2 PERPRES, PRESIDEN JOKOWI INGIN TAMBAH JABATAN WAKIL MENTERI
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi), meneken dua Peraturan Presiden (Perpres) untuk
menambah dua jabatan wakil menteri, di Kabinet Indonesia Maju.
Kepala Negara menerbitkan Perpres Nomor 95 tahun 2020 tentang Kementerian
Ketenagakerjaan. Perpres itu diterbikan pada 23 September 2020.
Jokowi ingin menambah jabatan Wamen di Kemenaker yang dipimpin Menteri Tenaga Kerja, Ida
Fauziyah. "Dalam memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri
sesuai dengan penunjukan Presiden," demikian bunyi Pasal 2 ayat 1 dikutip dari salinan Perpres,
Minggu (4/10/2020).
Wakil Menteri diangkat serta diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada
Menteri. Dalam Pepres, dijelaskan bahwa Wakil Menteri bertugas membantu kerja Menteri dalam
memimpin pelaksanaan tugas di Kemenaker.
Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali menerbitkan Perpres Nomor 96 tahun 2020
tentang Kementerian Koperasi dan UKM.
Jokowi ingin Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki
mendapat dukungan dari jabatan Wamen yang akan segera ditunjuknya. "Dalam memimpin
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai
dengan penunjukan Presiden," demikian bunyi Pasal 2 Perpres Nomor 96 tahun 2020.
(wal).
297
