Page 573 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

pemerintah dalam menyusun regulasi terkait Industri Hasil Tembakau (IHT) termasuk RPJMN
2020-2024. "Kami mohon para penyusun kebijakan untuk dapat bersikap adil terutama bagi
rakyat kecil seperti petani tembakau. Karena petani juga berhak untuk mendapatkan
penghidupan yang layak dan kepastian untuk tetap menyambung hidup," kata Agus di Jakarta
, Jumat (2/10).

Dia juga meminta pemerintah membatalkan rencana penyederhanaan tarif cukai. Agus
menegaskan pihaknya sudah sejak awal menentang agenda ini. "Kami protes sejak tahun lalu
agar jangan dilaksanakan karena IHT itukan terbagi besar menengah, kecil. Keberadaan
pabrikan yang beragam akan menciptakan kompetisi penyerapan tembakau lokal, khususnya
yang kualitasnya sedang. Karena tembakau kualitas sedang ini paling banyak diserap industri
menengah ke bawah. Makin besar kompetisi, kami (hasil tani) makin banyak dicari," ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
Kementerian Keuangan, Pande Putu Oka menegaskan implementasi kebijakan penyederhanaan
struktur tarif cukai hasil tembakau atau simplifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) 77/ 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.
Terlebih lagi, PMK tersebut sebagai turunan Peraturan Presiden Nomor 18/2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang juga menempatkan rencana
penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu kebijakan strategis
pemerintah.
Menurutnya aturan penyederhanaan struktur tarif cukai tembakau sebagai salah satu upaya
pemerintah untuk mengurangi prevalensi perokok khususnya pada usia anak-anak sampai
remaja. Juga menutup ruang penghindaran pajak (tax avoidance) oleh pabrikan rokok.
"Penyederhanaan tarif bertujuan untuk pengendalian konsumsi rokok oleh anak sampai remaja.
Dan semakin kompleks sistem tarif cukai, maka akan membuka tax avoidance," ujar dia dalam
diskusi virtual bertajuk 'Roadmap Industri Hasil Rokok yang Berkeadilan," Sabtu (5/9).

Kendati demikian, sambung Pande, kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai tembakau
akan bersinggungan dengan berbagai kementerian/lembaga terkait karena memiliki dampak
ekonomi yang luas. Kemudian saat ini PMK 77/2020 baru saja terbit, sehingga diperlukan waktu
untuk implementasinya.

Adapun kementerian/lembaga terkait, yakni Kementerian Perindustrian terkait kepentingan
industri rokok, Kementerian Ketenagakerjaan terkait penciptaan lapangan kerja, Kementerian
Pertanian terkait kesejahteraan petani dan hasil tembakau. Lalu, Kementerian Keuangan terkait
arah kebijakan fiskal, Kementerian Kesehatan terkait isu kesehatan dan Bappenas untuk arah
kebijakan IHT pada RJMPN 2024.

Hasil Riset Jika Simplifikasi Cukai Diterapkan Forum for Socio-Economic Studies (FOSES) dalam
penelitian yang dilakukannya turut mendukung sikap berkeberatan yang ditunjukan oleh Kepala
Daerah maupun asosiasi petani.

FOSES meninjau Aspek Ekonomi dan Hukum atas dampak kebijakan penyederhanaan tarif cukai
terhadap struktur pasar industri tembakau, serta mengukur dampak kebijakan cukai terhadap
heterogenitas pasar. Ketua tim riset FOSES, Putra Perdana menyampaikan sejumlah temuannya
pokoknya, yaitu pertama, struktur pasar IHT bersifat oligopoli ketat. Saat ini terdapat empat
pemain besar yang menguasai pasar rokok di Indonesia yang hanya menyisakan 17,2 persen
pangsa pasar untuk pemain di tingkat kecil-menengah. Kedua, kenaikan cukai mempengaruhi
harga dan hilangnya Hasil Riset Jika Simplifikasi Cukai.

Judul Menaker katakan sisa anggaran subsidi gaji untuk bantu guru honorer
Nama Media elshinta.com

572