Page 168 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 168
Judul Temui Buruh, Ridwan Kamil Ngaku Tak Bisa Ubah UMK 2022
Nama Media jabar.suara.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jabar.suara.com/read/2021/12/25/114501/temui-buruh-ridwan-
kamil-ngaku-tak-bisa-ubah-umk-2022
Jurnalis Ari Syahril Ramadhan
Tanggal 2021-12-25 11:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Tadi saya terima perwakilan buruhnya, saya
sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur di luar DKI tidak punya kewenangan untuk
mengubah UMK. Karena rumusnya ditentukan dari pusat, termasuk kalau ada upaya-upaya yang
berbeda itu ada penegasan dari Mendagri tidak boleh dilakukan karena tidak ada
kewenangannya
neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK/UMP
adalah untuk pekerja yang belum satu tahun, kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih
kosong regulasinya
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh
fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu tahun sehingga mayoritasnya akan
mendapatkan keadilan yang lebih baik dibandingkan jika sekarang meminta kita melakukan yang
tidak sesuai kewenangan. Karena tugas Gubernur itu hanya menetapkan tidak mengoreksi
Ringkasan
Buruh yang tergabung dalam beberapa serikat sempat meluapkan kekesalan mereka pada
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang tak mengabulkan tuntutan mereka mengenai kenaikan
upah minimum kota dan kabupaten atau UMK 2022. Kekinian, Ridwan Kamil akhirnya menemui
buruh untuk mendengar keluhan sekaligus memberikan solusi kepada para buruh terkait dengan
kenaikan UMK 2022 yang tak sesuai dengan keinginan mereka.
TEMUI BURUH, RIDWAN KAMIL NGAKU TAK BISA UBAH UMK 2022
Buruh yang tergabung dalam beberapa serikat sempat meluapkan kekesalan mereka pada
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang tak mengabulkan tuntutan mereka mengenai kenaikan
upah minimum kota dan kabupaten atau UMK 2022.
167
