Page 200 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

KONSISTEN TETAPKAN UPAH 2022, GUBERNUR BANTEN DAPAT DUKUNGAN DARI
PRESIDEN & MENTERI INVESTASI
Gubernur Banten Wahidin Halim mendapatkan apresiasi dan dukungan atas penetapan Upah
Minimum di Provinsi Banten Tahun 2022 dari Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Investasi
Bahlil Lahadalia.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa dirinya mendapat apresiasi dan dukungan
langsung dari Presiden dan Menteri Investasi.

"Saya melaporkan kepada Bapak Presiden atas kejadian demo buruh yang menolak penetapan
UMP dan UMK 2022 yang telah ditetapkan dan responnya sangat mendukung atas ketegasan
saya" ujar Gubernur Banten Wahidin Halim saat mendampingi kunjungan Presiden ke Tangerang
Selatan (24/12/2022).

Selain itu Gubernur juga mendapat apresiasi dari Bahlil Lahadalia Menteri Investasi atas
konsistensi dalam penetapan upah dengan mengacu pada formulasi yang telah ditetapkan pada
PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

"Bapak Presiden dan Bapak Menteri Investasi Bahlil Dahadalia juga sangat mendukung kebijakan
terkait penetapan upah yang telah ditetapkan sesuai acuan pada PP 36 tahun 2022," tambahnya.

Pria yang akrab disapa WH ini juga mendapat arahan agar segera melaporkan tindakan
anarkisme yang dilakukan oleh oknum buruh di ruang kerja Gubernur Banten.
"Terhadap perbuatan anarkis yang dilakukan oleh oknum pendemo agar melaporkan kepada
pihak kepolisian agar dapat ditindak lanjuti," ujar WH.

Diketahui bahwa telah terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh oknum buruh dengan menjebol
ruangan kerja kantor Gubernur Banten pada hari rabu tanggal 22 desember 2021.

Adapun alasan demonstrasi yang dilakukan oleh buruh yaitu tidak direvisinya UMP dan UMK 2022
dan Gubernur Banten Wahidin Halim tetap tidak akan merevisinya.

Berdasarkan informasi bahwa keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim telah mengacu pada
Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

"Penetapan UMP dan UMK sudah sesuai ketentuan dan aturan yang tertuang dalam undang-
undang nomor 11 tahun 2021 dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, tak akan
direvisi selama tidak ada intruksi dari pemerintah pusat," ujar Gubernur WH.

Diketahui bahwa ribuan buruh berdemo di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Serang yang menuntut Gubernur Banten merevisi UMP menjadi 5,4 persen. (Bud)

199