Page 211 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 211

Ringkasan

              Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti kenaikan upah minimum
              provinsi (UMP) DKI Jakarta yang baru saja direvisi menjadi Rp225 ribu. Ekonom INDEF, Rizal
              Taufikurahman, melihat hal tersebut bisa menjadi cara meningkatkan konsumsi rumah tangga
              atau masyarakat pada akhir kuartal-IV 2021.



              INDEF: KENAIKAN UMP DKI 2022 BISA TINGKATKAN KONSUMSI MASYARAKAT
              Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti kenaikan upah minimum
              provinsi (UMP) DKI Jakarta yang baru saja direvisi menjadi Rp225 ribu.

              Ekonom  INDEF,  Rizal  Taufikurahman,  melihat  hal  tersebut  bisa  menjadi  cara  meningkatkan
              konsumsi rumah tangga atau masyarakat pada akhir kuartal-IV 2021.

              "Itu  punya  peluang  untuk  mendongkrak  konsumsi  kita  sangat  tinggi  sehingga  pertumbuhan
              ekonomi bisa ditopang oleh daya beli masyarakat DKI Jakarta atau warga lain yang mencari
              nafkah di Jakarta," kata Rizal, dalam webinar bertajuk 'Bagaimana Nasib Ekonomi Indonesia di
              Tahun 2022?', Jumat (24/12/2021).

              1.  Pertumbuhan ekonomi 2022 bisa terkerek Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Arief
                  Rahmat)  Rizal  menambahkan,  DKI  Jakarta  merupakan  provinsi  yang  memiliki  kontribusi
                  terbesar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Dengan  demikian,  kenaikan  UMP
                  tersebut dari kacamata ekonomi sangat positif untuk bisa mengerek pertumbuhan ekonomi
                  pada 2022 mendatang. Adapun salah satu faktor yang mampu mendongkrak pertumbuhan
                  ekonomi  adalah  tingkat  konsumsi  rumah  tangga  yang  tinggi.  "UMP  ini  setidaknya  bisa
                  meningkatkan daya beli masyarakat karena besarannya lumayanlah Rp225 ribu. Kita positif
                  saja dan juga DKI Jakarta ini punya kontribusi 17 persen ke pertumbuhan ekonomi nasional,"
                  tutur Rizal.
              2.  Dampak kenaikan UMP Rp225 ribu tidak terlalu bagus untuk pengusaha Ilustrasi Upah (IDN
                  Times/Arief  Rahmat)  Kendati  demikian,  Rizal  juga  melihat  kenaikan  UMP  dari  kacamata
                  pengusaha.  Menurut  dia,  kenaikan  UMP  tersebut  di  mata  pengusaha  bisa  menjadi  hal
                  memberatkan.  Hal  itu  disebabkan  bisnis  mereka  yang  belum benar-benar  kembali  sehat
                  akibat  terpukul  pandemik  COVID-19.  "Hanya  saja  ini  memberikan  persoalan  kepada
                  pengusaha yang belum benar-benar fit dan sehat bisnis model atau juga bisnis yang sedang
                  dijalankan di DKI Jakarta. Oleh karena itu, ini menjadi ranah diskursus memang dan dari
                  kacamata  ekonomi  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat  Jabodetabek,  dan
                  memberikan perbaikan ke ekonomi DKI dan nasional," tutur Rizal.
              3.  sebelumnya  diberitakan,  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  mengambil  keputusan
                  merevisi dan menaikkan UMP 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP
                  tahun  2021.  Dengan  begitu,  UMP  DKI  Jakarta  2022  naik  dari  Rp4.416.186  menjadi
                  Rp4.641.854. "Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para
                  pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih
                  penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat
                  atau pekerja tidak turun," ujar Gubernur Anies, Sabtu (18/12/2021).

              Adapun keputusan kenaikan UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai
              Rp225.667 dari UMP tahun 2021, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan
              proyeksi  tersebut,  juga  didasari  kajian  ulang  dan  pembahasan  kembali  bersama  semua
              pemangku kepentingan.





                                                           210
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216