Page 214 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 214
Ringkasan
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menuai pro-kontra di berbagai kalangan
masyarakat baik pekerja maupun pengusaha. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan telah menetapkan UMP tahun 2022 naik 5,1% atau Rp225.667 dan menjadi
Rp4.641.854.
4 FAKTA PRO-KONTRA KENAIKAN UMP JAKARTA 2022
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menuai pro-kontra di berbagai kalangan
masyarakat baik pekerja maupun pengusaha. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan telah menetapkan UMP tahun 2022 naik 5,1% atau Rp225.667 dan menjadi
Rp4.641.854.
Dan berikut fakta mengenai Pro-Kontra Kenaikan UMP Jakarta 2022 yang telah dirangkum
Okezone, Sabtu (25/12/2021).
1. Dapat Tingkatkan Konsumsi Masyarakat Menteri Perencanaan dan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan sepakat dengan keputusan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
sebesar Rp225.667. Menurutnya, keputusan itu bisa mendorong pertumbuhan konsumsi
masyarakat yang selanjutnya berdampak pada perekonomian nasional.
Dirinya yakin dengan kenaikan upah yang dibayarkan, tingkat konsumsi masyarakat
meningkat. Adapun kontribusi konsumsi rumah tangga menjadi mayoritas pada
perekonomian nasional. Kontribusi tersebut dapat menyumbang hingga 56%. "Itu artinya
memberikan bantalan pertumbuhan consumption setidak-tidaknya 5,2%.
Jadi kalau 56% saja dari GDP kita itu adalah consumption kenaikan itu saja 2,3% sudah ada
di tangan," kata Suharso dalam keterangannya di Jakarta. Untuk itu, Suharso berharap
pengusaha tidak menolak keputusan revisi UMP DKI.
"Bahwa ini perlu karena ini resiprokal, akan membalik kok. Akhirnya produk-produk itu akan
bertambah, akan menggerakkan demand," pungkasnya.
2. Memberatkan Pelaku Usaha Disamping itu, kenaikan UMP ditentang oleh Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) DKI Jakarta. Apindo berupaya mendorong Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan agar mengurungkan niatnya menaikan UMP pada 2022.
"Saat ini kami belum menerima dan mengetahui isi salinan Kepgub yang baru. Tapi yang
jelas kami akan berupaya melakukan pendekatan. Tapi kalau tidak ada hasil, kami akan
bawa ini ke jalur hukum degan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ujar
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI
Jakarta Nurjaman kepada MNC Portal Indonesia.
Nurjaman menerangkan, alasan penolakan dari pihaknya lantaran Keputusan Gubernur
(Kepgub) yang menaikan UMP sebesar 5,1 persen akan memberatkan pelaku usaha serta
tindakan tersebut sudah melanggar aturan.
Selaras dengan hal itu, Ketua Kadin Jakarta Diana Dewi menyebut bahwa pihaknya
mendapatkan banyak keluhan dari dunia usaha di DKI Jakarta atas keputusan tersebut dan
menilai Pemprov DKI Jakarta dapat lebih bijak.
213
