Page 219 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

positive - Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (CORE)) Yang
paling penting juga adalah semuanya harus tetap bersandarkan pada forum tripartit agar
mendapatkan keputusan yang adil

Ringkasan

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi aturan kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) 2022 ternyata menimbulkan efek di daerah lainnya. Seperti di Banten, buruh di
wilayah ini juga melakukan aksi untuk menuntut adanya revisi kenaikan UMP. Anies Baswedan
sendiri baru saja merevisi aturan UMP DKI Jakarta. Awalnya UMP tahun 2022 di DKI Jakarta
hanya naik Rp 37.749 atau 0,85% dari tahun sebelumnya. Namun direvisi menjadi naik 5,1%
atau senilai Rp 225 ribu dari tahun sebelumnya.

HEBOH 'ANIES EFFECT', UMP DAERAH LAIN BISA IKUT BERUBAH?

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi aturan kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) 2022 ternyata menimbulkan efek di daerah lainnya. Seperti di Banten, buruh di
wilayah ini juga melakukan aksi untuk menuntut adanya revisi kenaikan UMP.

Anies Baswedan sendiri baru saja merevisi aturan UMP DKI Jakarta. Awalnya UMP tahun 2022
di DKI Jakarta hanya naik Rp 37.749 atau 0,85% dari tahun sebelumnya. Namun direvisi menjadi
naik 5,1% atau senilai Rp 225 ribu dari tahun sebelumnya.

Nah dalam aksinya, buruh di Banten menuntut agar hal yang dilakukan Anies juga dilakukan oleh
Gubernur Banten Wahidin Halim. Bahkan, sebagai bentuk protes buruh juga sampai mengambil
alih kantor Gubernur. Kejadian ini disebut-sebut sebagai 'Anies Effect', karena kebijakan Anies
bisa menular ke daerah lain.

Sekuat apa sih efeknya? Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima
Yudhistira langkah Anies merevisi UMP jelas menimbulkan efek yang kuat ke daerah lain. Wajar
saja apabila buruh Banten menginginkan kepala daerahnya melakukan hal serupa yang dilakukan
Anies.

Menurutnya dengan predikat Jakarta sebagai ibu kota membuat banyak kebijakan yang
dikeluarkan Pemprov jadi barometer untuk daerah-daerah lainnya.

"Betul (ada Anies Effect), karena jakarta akan jadi barometer. Tapi semua kan kembali lagi ke
kepala daerah punya keberanian untuk lakukan hal yang sama atau tidak," ungkap Bhima kepada
detikcom.

Lebih lanjut Bhima menilai, desakan revisi upah minimum bukan sekedar efek yang ditimbulkan
dari kebijakan Anies Baswedan saja. Secara logika ekonomi, memang upah harusnya naik di atas
proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2022.

"Desakan revisi upah minimum bukan sekedar Anies effect ya, tapi logika ekonominya memang
upah setidaknya naik diatas proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2022,"
ungkap Bhima.
Dia menilai akan sangat kasihan apabila ada daerah yang kenaikan upahnya cuma di rentang 0-
1% saja. Menurut Bhima, kenaikan upah minimum yang kecil dapat membuat pertumbuhan
konsumsi rumah tangga daerah itu bakal melemah.

218