Page 218 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Judul Heboh 'Anies Effect', UMP Daerah Lain Bisa Ikut Berubah?
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5869701/heboh-anies-
effect-ump-daerah-lain-bisa-ikut-berubah
Jurnalis Herdi Alif Al Hikam
Tanggal 2021-12-25 06:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Bhima Yudhistira (peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef))
Betul (ada Anies Effect), karena jakarta akan jadi barometer. Tapi semua kan kembali lagi ke
kepala daerah punya keberanian untuk lakukan hal yang sama atau tidak

neutral - Bhima Yudhistira (peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef))
Desakan revisi upah minimum bukan sekedar Anies effect ya, tapi logika ekonominya memang
upah setidaknya naik diatas proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2022
negative - Bhima Yudhistira (peneliti Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Bayangkan kalau ada daerah yang kenaikan upahnya hanya nol koma sekian atau satu
koma sekian, kasihan daerah itu pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan tertinggal dibanding
daerah lain tahun depan
negative - Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (CORE))
Kebijakan UMP yang sangat berbeda dengan kebijakan umum di nasional dari sisi kenaikannya.
Jelas akan berpengaruh dan berdampak psikologis, ini juga jadi preseden bagi daerah lain untuk
mengikuti. Saat ini DKI jadi benchmark dalam banyak hal karena ibu kota negara

negative - Bhima Yudhistira (peneliti Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Kepala Daerah memang seharusnya melakukan revisi aturan secepatnya, masih ada
waktu. Jangan takut Kepala Daerah sama lobi-lobi pengusaha yang pro upah rendah
negative - Bhima Yudhistira (peneliti Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Lagipula diskresi kepala daerah dibenarkan saat MK memutus UU Cipta Kerja sebagai
dasar aturan pengupahan sebagai inkonstitusional bersyarat

neutral - Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (CORE)) Kami
melihat harus ada formula khusus yang disepakati di tingkat nasional dan daerah yang
mencerminkan masing-masing daerah dan sektor. Semua setuju, bukan paksaan untuk
menerapkannya

217