Page 220 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 220
"Bayangkan kalau ada daerah yang kenaikan upahnya hanya nol koma sekian atau satu koma
sekian, kasihan daerah itu pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan tertinggal dibanding
daerah lain tahun depan," ujar Bhima.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad
Faisal juga menyatakan, kebijakan yang diambil Anies untuk merevisi UMP memang akan
berdampak ke daerah lain. Secara psikologis, daerah lain pasti ingin mengikuti.
Apalagi tingkat kenaikan yang ditetapkan pada kebijakan UMP Anies terlampau jauh daripada
daerah lain. Di Jakarta kenaikan UMP mencapai 5,1%, tapi di daerah lain justru ada di bawahnya.
Di Banten saja, daerah yang buruhnya menuntut revisi UMP, tingkat kenaikan upah minimum
yang ditetapkan cuma 1,63%.
"Kebijakan UMP yang sangat berbeda dengan kebijakan umum di nasional dari sisi kenaikannya.
Jelas akan berpengaruh dan berdampak psikologis, ini juga jadi preseden bagi daerah lain untuk
mengikuti. Saat ini DKI jadi benchmark dalam banyak hal karena ibu kota negara," papar Faisal
kepada detikcom.
Lalu, apakah Gubernur lain bisa ikuti langkah Anies merevisi dan meningkatkan kenaikan UMP
2022? Menurut Bhima, pemerintah daerah lain sudah semestinya mengikuti langkah Anies
merevisi dan menaikkan UMP. Bhima juga mengingatkan jangan sampai kepala daerah takut
akan lobi-lobi pengusaha yang pro upah rendah.
"Kepala Daerah memang seharusnya melakukan revisi aturan secepatnya, masih ada waktu.
Jangan takut Kepala Daerah sama lobi-lobi pengusaha yang pro upah rendah," ungkap Bhima.
Bhima juga menegaskan apa yang dilakukan Anies untuk merevisi dan menambah tingkat
kenaikkan UMP pun sebetulnya sesuai aturan. Kebijakan itu sah-sah saja untuk dilakukan. Hal
itu karena keputusan MK yang memutuskan UU Cipta Kerja, yang merupakan dasar aturan
penentuan UMP harus direvisi dan berstatus inkonstitusional bersyarat.
Artinya, aturan turunan UU Cipta Kerja berupa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan yang menjadi dasar perhitungan UMP bisa diabaikan.
"Lagipula diskresi kepala daerah dibenarkan saat MK memutus UU Cipta Kerja sebagai dasar
aturan pengupahan sebagai inkonstitusional bersyarat," kata Bhima.
Faisal menambahkan, seharusnya pembentukan formula penghitungan upah minimum harus
bisa disepakati semua pihak. Baik di tingkat nasional maupun daerah.
"Kami melihat harus ada formula khusus yang disepakati di tingkat nasional dan daerah yang
mencerminkan masing-masing daerah dan sektor. Semua setuju, bukan paksaan untuk
menerapkannya," kata Faisal.
Di sisi lain, Faisal mengingatkan dalam membentuk kebijakan ketenagakerjaan akan sangat baik
apabila ditentukan dalam forum tripartit. Sebuah forum yang dihadiri oleh pemerintah,
pengusaha, dan juga kalangan pekerja.
"Yang paling penting juga adalah semuanya harus tetap bersandarkan pada forum tripartit agar
mendapatkan keputusan yang adil," kata Faisal.
219
