Page 307 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Rp 4.641.854. Sebelum ini, UMP 2022 ditetapkan hanya naik Rp 37.749 atau 0,85 persen dari
tahun ini menjadi Rp 4.453.935,536.
Revisi ini menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Kamar Dagang dan Industri Indonesia
(Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tingkat Jakarta menolak keputusan Anies.
Bahkan, Apindo DKI berencana menggugat Anies jika aturan revisi UMP 2022 diterbitkan.

"Kami mau dalami hari Senin ini," kata Abdul Aziz.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Pandapotan Sinaga menuding Gubernur Anies
Baswedan menimbulkan kegaduhan dengan menaikkan UMP DKI 2022.

Menurut Pandapotan, hal ini dapat menimbulkan gesekan antara para pekerja dengan
pengusaha.

"Para pekerja nanti bisa tidak percaya dengan para pengusaha," ujar Pandapotan di Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Desember 2021.

Politikus PDIP lainnya, Gilbert Simanjuntak menyebut langkah Gubernur Anies Baswedan
merevisi kenaikan UMP DKI menjadi 5,1 persen tidak sesuai dengan prinsip negara kesatuan.

Karena seharusnya, menurut Gilbert, Aniessebagai gubernur melakukan konsultasi ke
pemerintah pusat atau kementerian sebelum merevisi kenaikan UMP dari 0,8 menjadi 5,1 persen
tersebut.

Menurut Gilbert kebijakan UMP adalah kebijakan yang telah ada aturannya dari pemerintah pusat
berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya diikuti dan dilaksanakan oleh Anies sebagai
Gubernur DKI Jakarta.

"UMP kan kebijakan pusat yang tentunya gubernur adalah pelaksana sesuai PP-nya, tapi
kemudian gubernur menaikkan, seharusnya konsultasi dulu kan kita negara kesatuan bukan
negara federal," kata Gilbert seperti dikutip dari Antara, Kamis, 23 Desember 2021.

306