Page 57 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 57
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
dan kepala dinas ketenagakerjaan (kadisnaker) provinsi se-Indonesia berkomitmen untuk
mengawal pelaksanaan pengupahan pada 2022.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Dirjen PHI dan Jamsos
Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/12/2021).
Indah mengatakan dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan wajib
memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh. Hal ini terkait upah minimum
(UMP dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari
12 bulan. Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan
struktur dan skala upah.
Ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, Indah meminta dinas ketenagakerjaan untuk
mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," katanya.
Selain upah minimum, menurut Indah, saat ini pemerintah harus mendorong implementasi
struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan. "Pemerintah wajib memediasi
perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan," ujarnya.
Dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai
yang diharapkan, lanjut Indah, maka dilakukan pengawasan teknis. Pengawasan teknis meliputi
dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada
pemerintah daerah. Pemerintah melakukan pengawasan teknis melalui reviu, pemantauan, dan
evaluasi.
Apabila pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis
selanjutnya berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus atau/investigatif.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan, maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," katanya.
Sumber: BeritaSatu.com
56
