Page 56 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 56
Judul Kepala Daerah Diingatkan untuk Terapkan PP Pengupahan
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/megapolitan/871853/kepala-daerah-
diingatkan-untuk-terapkan-pp-pengupahan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-26 19:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan, maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Kepala daerah diingatkan untuk menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) dan kepala dinas ketenagakerjaan (kadisnaker) provinsi se-Indonesia
berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan pengupahan pada 2022.
KEPALA DAERAH DIINGATKAN UNTUK TERAPKAN PP PENGUPAHAN
Kepala daerah diingatkan untuk menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
55
