Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2021

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal meminta kepada Presiden
Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) atau subsidi gaji, dengan
memasukkan anggarannya ke APBN 2021. "Tentang bantuan subsidi upah, kami mengharapkan
bapak Presiden Jokowi tetap melanjutkan bantuan subsidi upah. Minta BSU tetap ada dan
masukkanlah kalau memang belum ada di APBN 2021, tapi di APBN perubahan tahun 2021,"
kata Said dalam konferensi Pers KSPI, Rabu (10/2/2021). Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji
tidak dilanjutkan. Sedangkan untuk program Kartu Prakerja tetap berlanjut di tahun ini dengan
alokasi anggaran Rp 20 triliun.

TINGKATKAN DAYA BELI, KSPI MINTA SUBSIDI GAJI TETAP DIBERIKAN DI 2021

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal meminta kepada
Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) atau subsidi
gaji, dengan memasukkan anggarannya ke APBN 2021.

"Tentang bantuan subsidi upah, kami mengharapkan bapak Presiden Jokowi tetap melanjutkan
bantuan subsidi upah. Minta BSU tetap ada dan masukkanlah kalau memang belum ada di APBN
2021, tapi di APBN perubahan tahun 2021," kata Said dalam konferensi Pers KSPI, Rabu
(10/2/2021).

Menurutnya, dengan bantuan subsidi upah ini bisa meningkatkan dan menjaga daya beli buruh.
Disamping itu Said sangat berterimakasih kepada Presiden karena sudah memberikan bantuan
untuk pekerja/buruh di tahun lalu.

Lalu Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin,
kemudian adanya program Kartu Pra Kerja untuk masyarakat yang menganggur, yang di tahun
2021 di perpanjang. Namun, ia mempertanyakan kenapa BSU tidak dilanjutkan.

"Sekarang BSU dihilangkan, Kemnaker ke mana aja? kenapa nggak bisa meyakinkan komisi IX?
kerjanya apa Menaker. Dulu janjinya pak Erick Thohir Menteri BUMN, dan ibu Sri Mulyani Menteri
Keuangan dan bu Ida Fauziyah menteri tenaga kerja tahun 2021 bahwa tetap ada BSU. Kok tiba-
tiba nggak masuk di APBN 2021," ungkapnya.

Oleh karena itu, Said meminta kepada Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR untuk memberikan
kembali BSU kepada pekerja/buruh. Karena dengan adanya BSU bisa menjaga daya beli.

"Menaker mengatakan jangan takut masih ada yang lain bentuknya, tak mungkinlah, BSU aja
tidak ada, mau mengambil uang dari mana. Emang mau mengambil dari kantong pribadi, gak
mungkin," katanya.

"Akhirnya Kartu Prakerja 3,9 juta.

Kartu Prakerja itu untuk orang yang nganggur, bantuan subsidi upah itu untuk orang yang
bekerja. Masa tidak bisa membedakan itu, jangan akal-akalan, daya beli ini turun di tengah
ancaman ledakan PHK akibat covid-19, sekarang banyak yang meninggal buruh," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan, program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji tidak dilanjutkan. Sedangkan untuk program Kartu Prakerja
tetap berlanjut di tahun ini dengan alokasi anggaran Rp 20 triliun.

"Iya, subsidi upah sampai sekarang memang di anggaran 2021 tidak dialokasikan. Karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja. Jadi program Kartu Prakerja masih diteruskan," kata
34