Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JANUARI 2021
P. 16
Kepala Disnaker Kota Bekasi Ika Indah Yarti menerangkan, pihaknya sudah menyosialisasikan
PPKM kepada perusahaan-perusahaan di wilayahnya. Disnaker menggandeng Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk sosialisasi tersebut.
Sosialisasi juga dilakukan di lembaga pelatihan kerja (LPK). "Kami sengaja turut lakukan
sosialisasi di LPK karena dikhawatirkan mereka tidak melakukan sosialisasi distancing dan
lainnya. Sebab, selama ini, mereka melakukan pelatihan juga," katanya kemarin (17/1).
Hanya, sosialisasi harns dilakukan secara perlahan. Termasuk mengenai aturan yang ada di
dalam perda adaptasi tatanan hidup baru (ATIIB) yang menjadi aturan turunan PPKM. Sosialisasi
dimulai sejak Senin (11 /1). Ika menjelaskan, apabila ada perusahaan atau LPK yang dianggap
tidak menjalankan aturan, satpol PP akan menindak. "Jadi, sanksi terhadap pelanggaran itu pasti
ada," jelasnya.
Sejauh ini, kata Ika, berdasar pengawasan tim dari disnaker, perusahaan atau LPK sudah
menerapkan aturan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Termasuk menerapkan 4M,
yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sanksi
juga tidak diberikan serta-merta.
"Denda itu ranahnya satpol PP yang bertindak bersama PPNS," lanjutnya. Sementara itu,
pihaknya hanya menyosialisasikan aturan yang ada, lalu mencatat sekaligus mengingatkan
perusahaan yang belum menjalankan aturan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bekasi Tanti Rohilawati meminta
sosialisasi pemberlakuan PPKM terus dimaksimalkan. Hal itu bertujuan agar pemberlakuan PPKM
diketahui hingga level masyarakat bawah.
"Jadi, kami ada tim di wilayah dan semuanya sudah melakukan. Namun, memang perilaku itu
tidak bisa sekonyong-konyong. Perilaku itu harus terus kami sosialisasikan kepada masyarakat,"
ungkapnya. Karena itu, pihaknya juga meminta dukungan camat dan lurah. Termasuk kalangan
pemuda. (gih/co4/byu)
caption: JALANKAN PROKES: Suasana kantin di salah satu perusahaan di Kota Bekasi. Disnaker
terus memantau penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di perusahaan dan balai
latihan kerja.
15
