Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021

Rasio kecukupan dana adalah kemampuan lembaga atau perusahaan dalam memenuhi
kewajibannya kepada peserta atau kemampuan manajemen dalam mendanai program
pensiunnya.

"Apa yang menyebabkan defisit? Dari dana yang kami miliki, 100 persen yang kami miliki, ada
23 persen dana yang kami kelola di instrumen saham dan reksa dana," ujar Anggoro di Gedung
DPR, kemarin.

Dia menjelaskan, instrumen saham dan reksa dana memiliki risiko pasar yang membuat dana
investasi BPJS Ketenagakerjaan turun atau unrealized loss. Penurunan dari nilai aset investasi
saham sebagai dampak dari fluktuasi pasar modal yang tidak bersifat statis.

"Kalau dilihat sejak Desember 2017 itu IHSG masih 6.335, rasio kecukupan dana JHT itu masih
101 persen. Juli 2018 IHSG turun ke 5.900 maka dana JHT itu 94,7 persen pada Juli 2018.
Februari 2021 IHSG sudah bergerak naik ke 6.200, maka rasio kecukupan dana meningkat
menjadi 95,2 persen," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar meminta Direksi BPJS
Ketenagakerjaan dan Dewas menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan (RKAT) tahun
2021.

"Termasuk roadmap tentang perluasan kepesertaan program jaminan sosial termasuk pada
peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pekerja informasi dan peserta non aktif," teranganya.

Komisi IX juga meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyelarasan data
kepesertaan dengan pihak pemberi kerja guna menghindari data kepesertaan yang berbeda atas
penghasilan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan. Termasuk menyempurnakan
pedoman investasi dalam rangka meningkatkan keamanan seluruh investasi. "Khususnya yang
ditempatkan secara variatif di berbagai lembaga keuangan dan dunia usaha dan melaporkan
rencana strategis program investasi BPJS Ketenagakerjaan 2021," ucapnya.
Komisi IX juga mendesak Dewan Pengawas BPJS bidang Ketenagakerjaan untuk melakukan
koordinasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan,
meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk
memaksimalkan kualitas kinerja dan pelayanan bagi para peserta.
Di samping itu, Komisi IX mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan kajian yang intensif
dan serius terhadap seluruh aturan perundang-undangan dalam rangka usulan
pengharmonisasian regulasi sehingga dapat menunjang peningkatan kinerja BPJS
Ketenagakerjaan secara kelembagaan. (fin/*)

9