Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021
P. 113
Judul Banyak PHK, Peserta Aktif BPJS Naker Tinggal 27,75 Juta Orang
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210330135559-78-
623850/banyak-phk-peserta-aktif-bpjs-naker-tinggal-2775-juta-orang
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-03-30 14:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Penurunan terjadi pada
2020 karena banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan banyak pekerja yang
mencairkan jaminan hari tua (JHT)
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Target kami 2021 ini 37
juta orang, jadi bagaimana sembilan bulan ke depan naik jadi 37 juta orang
Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan mencatat total tenaga kerja aktif per Februari 2021 sebanyak 27,75 juta
orang. Jumlahnya turun 7,43 persen dari jumlah peserta aktif pada akhir 2020 yang sebanyak
29,98 juta orang. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan jumlah
peserta aktif bergerak fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada 2020 misalnya, jumlah peserta
aktif anjlok 12,26 persen dari posisi 2019 yang mencapai 34,17 juta orang.
BANYAK PHK, PESERTA AKTIF BPJS NAKER TINGGAL 27,75 JUTA ORANG
Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan mencatat total tenaga kerja aktif per Februari 2021 sebanyak
27,75 juta orang. Jumlahnya turun 7,43 persen dari jumlah peserta aktif pada akhir 2020 yang
sebanyak 29,98 juta orang.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan jumlah peserta aktif
bergerak fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada 2020 misalnya, jumlah peserta aktif anjlok
12,26 persen dari posisi 2019 yang mencapai 34,17 juta orang.
"Penurunan terjadi pada 2020 karena banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
dan banyak pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT)," ungkap Anggoro dalam rapat
kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (30/3).
112
