Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021
P. 137
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani dalam rapat Tim Kunjungan
Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wakil Bupati Badung di Kantor Bupati Badung, Bali,
Jumat (26/3).
"(Anggaran) Rp20 triliun okelah kalau yang kemudian disampaikan kepada peserta 2,4 juta.
(Besaran) Rp600 ribu kali 4 bulan kita masih bisa menerima. Tetapi kalau kemudian pelatihannya
dari biaya Rp5-100 ribu dikalikan dari berapa (peserta) yang akan menerima pelatihan itu, tentu
ini menjadi satu potensi moral hazard," ujar Netty merinci angka keluar dan yang diterima
penerima manfaat Kartu Prakerja.
Hal itu diungkapkannya karena pada awalnya Kartu Prakerja merupakan salah satu program
yang akan memberikan sinyal pengikatan kapasitas kompetensi para pencari kerja.
"Jadi entah itu rescuing atau obscuring . Tapi kan ternyata kalau kita perhatikan bahwa tidak
ada kejelasan, dari posko pendampingan itu hanya bisa mengklaim data peserta," tambahnya.
Netty menegaskan output yang didapat penerima manfaat belum jelas tingkat efektivitasnya.
"Tapi seperti apa output -nya, efektivitasnya, apakah betul setelah mendapatkan pelatihan
mereka bisa bangkit dari keterpurukan dampak pandemi itu juga tidak bisa diukur. Padahal kalau
kita bicara angkanya itu sangat fantastis," imbuhnya.
Menurut politikus Fraksi PKS ini, program Kartu Prakerja memang dari awal sudah menuai
polemik. Karena judulnya Kartu Prakerja, namun pelaksananya bukan Kementerian
Ketenagakerjaan.
Netty menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan agar program Kartu Prakerja dapat
dilakukan evaluasi secara menyeluruh. (RO/OL-09).
136
