Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021

"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan
kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan
pengurangan pengangguran," katanya, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (31/3/2021).

Terkait dengan rencana ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik usulan
pendirian Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemenaker di
Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK
UPTP di Biak," jelasnya saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap.

Ida meminta bupati agar menyiapkan terlebih dahulu secara detail berbagai hal yang dibutuhkan
untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, seperti kelengkapan perizinan dan dokumen,
ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung.

Dia juga menyatakan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan
menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Biak Numfor, seperti perikanan, pertanian,
dan peternakan.

"Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021,
anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ucapnya.

Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap menyatakan pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP
dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Herry mengatakan hingga kini di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK). Menurutnya,
keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki keterbatasan sarana dan
prasarana, sehingga beberapa pelatihan yang diadakan seperti pelatihan listrik, mesin, dan
otomotif harus bergantian.

"Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung secara bergantian, sehingga ke depannya
dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan," kata Herry.

Menurutnya, dengan kondisi tersebut, pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP ke Kemenaker
agar SDM masyarakat Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan, sehingga siap masuk
ke pasar kerja. Untuk lahan pendirian BLK sendiri, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 120
hektar.
"Kami meminta kepada Kemenaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten
Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan,
Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak Numfor," terangnya.

3