Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021
P. 76

AZIS SYAMSUDDIN MINTA SKEMA PEMBAYARAN THR DENGAN CARA DICICIL
              DIPERTIMBANGKAN LAGI
              JAKARTA - Pemerintah mewacanakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 bagi buruh
              dan pekerja dengan skema dicicil.

              Namun,  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  menyebut  hingga  2021  masih  ada
              perusahaan yang belum selesai melakukan kewajiban pembayaran cicilan THR tahun 2020 bagi
              buruh dan pekerja.

              Sementara, kalangan dunia usaha berharap pencairan bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah
              pada  masa  Lebaran  2021  atau  Idulfitri  1442  H  akan  mampu  mendongkrak  konsumsi  dan
              permintaan pasar, sehingga bisa tetap mendorong pemulihan ekonomi meskipun ada kebijakan
              larangan mudik.

              Merespons  perkembangan  yang  ada,  Wakil  Ketua  DPR  RI  M.  Azis  Syamsuddin  mendorong
              pemerintah  melakukan  evaluasi  terhadap  mekanisme  pembayaran  THR  dengan  cara  dicicil,
              mengingat hal itu akan memengaruhi daya beli masyarakat khususnya saat bulan suci Ramadan
              dan Idulfitri.

              Azis  mengatakan  Kementerian  Ketenagakerjaan  agar  membuka  ruang  diskusi  terkait  skema
              pemberian  THR  tahun  2021.  "Jangan  sampai  ini  (persoalan  pembayaran  THR)  menimbulkan
              gejolak dan polemik yang berkepanjangan," kata Azis Syamsuddin dalam siaran persnya, Selasa
              (30/3).

              Di sisi lain, wakil ketua umum Partai Golkar ini mendorong Kemenaker menyampaikan imbauan
              ke  perusahaan  yang  belum  memberikan kewajiban  THR  2020 kepada pekerja,  untuk  segera
              melunasi kewajibannya.

              Sementara, terkait kinerja ekonomi yang lebih baik dibanding tahun lalu, Azis memperkirakan
              jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran THR tidak akan sebanyak
              tahun lalu. Terlebih, lanjut dia, krisis arus kas (cashflow) di perusahaan pun pada 2021 ini lebih
              bisa terkelola dengan baik dibanding tahun lalu.

              Kendati demikian, Azis memperkirakan masih ada perusahaan yang perlu meminta penangguhan
              THR. Namun, Azis juga menyebut daya beli masyarakat tahun ini bisa lebih tinggi dari 2020. Hal
              ini bisa memicu konsumsi lebih tinggi. "Ini yang menjadi catatan DPR. Maka Kemenaker bisa
              memaksimalkan momentum ini untuk peningkatan demand dan kegiatan ekonomi masyarakat,"
              katanya.

              Mantan  ketua  Badan  Anggaran  (Banggar)  DPR  itu  mengatakan  legiatan  ekonomi  tidak  akan
              berhenti  meskipun  tidak  ada  aktivitas  mudik.  "Masih  ada  kesempatan  untuk  mendongkrak
              konsumsi, baik dari sisi supply (dengan bansos dan pencairan THR)," jelas Azis.

              Dia berharap pemerintah dapat mengatur waktu dan memastikan pencairan bansos bisa berjalan
              lancar pada momentum Lebaran. "Kami mengingatkan pengendalian pandemi pun tetap harus
              jadi  perhatian  utama  agar  trennya  terus  menurun  dan  makin  minim  menjelang  Lebaran,"
              pungkas Azis Syamsuddin.












                                                           75
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81