Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021

HORE, ANAK PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BISA DAPAT BEASISWA RP 174
JUTA
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyelesaikan aturan teknis
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) berupa bantuan beasiswa anak.

Adapun, regulasi terkait penyaluran bantuan beasiswa anak peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJamsostek) ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 82 tahun 2019.

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek)
Irvansyah Utoh Banja mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan mendukung proses penyusunan
regulasi ini.

"Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi tersebut harus
mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan di
lapangan, sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang komprehensif perlu
diapresiasi," jelas Utoh dalam keterangannya, Selasa (30/3/2021).

Adapun, manfaat beasiswa tersebut berupa bantuan uang tunai maksimal Rp 174 juta untuk dua
orang anak, yang diberikan setiap tahunnya sesuai tingkat pendidikan.

Dirinya berharap, dengan adanya beasiswa ini, nilai manfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan
atau BPJamsostek dapat memberikan angin segar dalam peningkatan kesejahteraan bagi
masyarakat.

"Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat,
khususnya bagi peserta BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan). Sehingga kami berharap,
program ini bisa segera terlaksana dalam waktu dekat," terangnya.
Secara rinci, dalam PP Nomor 82 tahun 2019, beasiswa diberikan bagi anak dari peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dari
tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi. Uang tunai maksimal Rp 174 juta
untuk dua orang anak.

"Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp 1,5 juta per tahun saat TK dan SD, hingga Rp
12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi," pungkasnya.

Dewan pengawas dan direksi BPJS Ketenagakerjaan menyatakan komitmen kerja dalam 5 tahun
ke depan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (22/2/2021).

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengatakan, pihaknya siap
bekerja sama dengan direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk kemajuan perusahaan dan
kesejahteraan pekerja ke depannya.

"Saya kira, mulai hari ini kami sudah punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik
bagi BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja," katanya dalam keterangan pers.

Tak jauh berbeda dengan Zuhri, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo
mengatakan, pihaknya akan menjalankan tugas yang diemban dengan integritas tinggi, tata
kelola yang baik dan inovatif.
Pihaknya juga akan melakukan digitalisasi jaminan sosial untuk menghadapi 3 tantangan utama.
Pertama, cakupan peserta. Kedua, peningkatan layanan dan manfaat pekerja. Ketiga,
optimalisasi investasi dana.

93