Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021
P. 92
"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK
UPTP di Biak," kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap,
di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/3/2021).
Ida meminta bupati agar lebih dulu menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk kelancaran
pengajuan BLK UPTP secara detail, seperti kelengkapan perizinan dan dokumen, ketersediaan
lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung.
Dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, sambung Ida, program-program pelatihan menyesuaikan
dengan potensi yang ada di daerah Biak Numfor, seperti perikanan, pertanian, dan peternakan.
"Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021,
anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ucapnya.
Selain itu, Ida mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan membangun 25 BLK Komunitas di
Papua dan Papua Barat di tahun 2021. Pembangunan dimaksudkan untuk mengembangkan SDM
masyarakat Papua Barat dan Papua.
"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan
kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan
pengurangan pengangguran," paparnya.
Sementara, Herry menyatakan bahwa pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP dalam rangka
menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Hingga kini, jelas Herry, di daerahnya baru tersedia Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan belum ada
BLK. Menurutnya, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki
keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga beberapa pelatihan yang diadakan seperti
pelatihan listrik, mesin, dan otomotif harus bergantian.
"Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung secara bergantian, sehingga ke depannya
dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan," kata Herry.
91
