Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 168
Pihaknya memastikan setiap tahapan proses penempatan menerapkan protokol kesehatan
secara ketat. Dari proses pendaftaran, seleksi, penyerahan dokumen, hingga orientasi pra-
pemberangkatan (OP), dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah,
dan perwakilan RI di luar negeri.
"Kebijakan untuk membuka kembali penempatan PMI ini tentunya sudah melalui kajian yang
matang, dengan penuh kehati-hatian, dan negosiasi panjang dengan negara-negara
penempatan," kata Benny melalui keterangan pers di Jakarta, Kamis (30/7).
BP2MI, kata Benny, juga akan meminta Asosiasi P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia) sebagai mitra untuk ikut bertanggungjawab kepada anggotanya. Kemudian,
memastikan kepatuhan terhadap petunjuk pelaksanaan pelayanan penempatan PMI dalam
masa adaptasi kelaziman baru.
Melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP2MI akan melakukan koordinasi dengan seluruh
penyelenggara layanan penempatan PMI dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah
kerja masing-masing. Hal itu guna memastikan infrastruktur layanan penempatan PMI telah
sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
Penempatan PMI pada masa adaptasi baru, kata dia, merupakan bagian dari ikhtiar dan upaya
pemerintah dalam membantu pemulihan ekonomi nasional serta mengatasi pengangguran di
dalam negeri akibat pandemi. Calon PMI yang telah terdaftar dan memiliki visa kerja yang
menjadi prioritas untuk diberangkatkan ke negara-negara tujuan.
"Upaya ini merupakan wujud jaminan negara bagi setiap warga negara untuk memperoleh
pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri," ujar Benny.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, pembukaan kembali penempatan PMI ke
negara penempatan akan dilakukan secara bertahap. Serta, mempertimbangkan tingkat
kerentanan pekerja migran terharap risiko terpapar covid-19. Adapun, tahap pertama meliputi
14 negara antara lain, Aljazair, Australia, Korea Selatan, Hongkong, Kuwait, Maladewa, Nigeria,
Uni Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, dan Zimbabwe.
(Herry Supriyatna).
167
