Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 165

"Maka  dipandang  perlu  untuk  membuka  kembali  kesempatan  bagi  calon  pekerja  migran
              Indonesia untuk dapat bekerja di negara tujuan penempatan dengan tetap mengedepankan
              prinsip  pelindungan  hak-hak  pekerja  migran  serta  protokol  kesehatan,"  kata  dia  dalam
              konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (30/9/2020).

              Keputusan  itu  berlaku  sejak  diterbitkannya  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  294
              Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi
              Kebiasaan Baru beserta Pedomannya.
              "Sudah saya tandatangani kemarin tanggal 29 Juli 2020," sebutnya.

              Lalu ada aturan turunan berupa Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga
              Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu
              bagi Pekerja  Migran  Indonesia,  yang mana  penerbitannya  dilakukan  secara  bertahap  sesuai
              kesiapan negara tujuan penempatan.

              1. Atas berbagai pertimbangan, pemerintah baru membuka penempatan pekerja Indonesia di
              14 negara dengan sektor-sektor pekerjaan tertentu. Berikut rinciannya:  1. Aljazair: konstruksi
              2. Australia: semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum  3. Hong Kong: domestik  4.
              Korea Selatan: semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum  5. Kuwait: semua sektor
              pada pemberi kerja berbadan hukum  6. Maladewa: hospitality  7. Nigeria: semua sektor pada
              pemberi kerja berbadan hukum  8. Persatuan Emirat Arab: hospitality  9. Polandia: semua sektor
              pada pemberi kerja berbadan hukum  10. Qatar: migas  11. Taiwan: semua sektor  12. Turki:
              hospitality    13.  Zambia:  pertambangan    14.  Zimbabwe:  pertambangan    Ida  menjelaskan
              pembukaan  kembali  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  ke  negara  penempatan  akan
              dilakukan secara bertahap. Pentahapannya berdasarkan negara penempatan yang sudah dapat
              menerima PMI, sepanjang penerapan protokol kesehatan tidak merugikan calon pekerja.

              Kemudian  pentahapan  berdasarkan  sektor  pekerjaan  dengan  mempertimbangkan  tingkat
              kerentanan pekerja migran terharap risiko terpapar COVID-19.

              "Kemudian pentahapan berdasarkan tahapan proses penempatan. Yang ketiga pentahapan itu
              berdasarkan jenis pekerjaan pekerja migran," tambahnya.(dtc)  Medanbisnisdaily.com-Jakarta.
              Pemerintah kembali membuka penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI ke luar
              negeri setelah dihentikan sementara pada 18 Maret 2020. Kala itu kebijakan tersebut diambil
              karena merebaknya virus Corona (COVID-19) di banyak negara. Namun saat ini baru 14 negara
              yang dibuka.

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  menjelaskan  keputusan  untuk  membuka
              kembali penempatan PMI di luar negeri dengan mempertimbangkan kebijakan beberapa negara
              penempatan yang sudah mempersilakan masuk tenaga kerja asing (TKA).

              "Maka  dipandang  perlu  untuk  membuka  kembali  kesempatan  bagi  calon  pekerja  migran
              Indonesia untuk dapat bekerja di negara tujuan penempatan dengan tetap mengedepankan
              prinsip  pelindungan  hak-hak  pekerja  migran  serta  protokol  kesehatan,"  kata  dia  dalam
              konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (30/9/2020).

              Keputusan  itu  berlaku  sejak  diterbitkannya  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  294
              Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi
              Kebiasaan Baru beserta Pedomannya.

              "Sudah saya tandatangani kemarin tanggal 29 Juli 2020," sebutnya.

              Lalu ada aturan turunan berupa Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga
              Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu

                                                           164
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170