Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 174
Pihak perusahaan diminta untuk tidak mengabaikan aturan tersebut. Pemprov DKI melalui Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DKI) bakal mengawasi dengan ancaman sanksi jika
didapati ada pelanggaran yang dilakukan.
"Kalau tempat kerja tidak mempedulikan (pekerjanya) maka konsekuensinya potensi penularan
terjadi. Dan bila itu terjadi, harus ada penutupan dan ujungnya semuanya akan rugi," kata
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Sebelumnya pada (29/7) data dari Satgas Covid-19 menyebut 459 pegawai di 90 perkantoran
di Jakarta positif virus menular tersebut. Perusahaan juga diminta tidak memecat atau memutus
hubungan kerja (PHK) karyawannya yang terjangkit covid-19. Hal itu sudah tercantum dalam
Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Nomor
1477 Tahun 2020.
"Yang paling penting kepada karyawan itu mekanismenya tidak boleh di-PHK. Hak-haknya
sebagai pegawai tetap harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Kepala
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnaker) DKI Jakarta Andri Yansyah di Gedung
Disnaker, Gambir, Jakarta, Rabu (29/7). (OL-3).
173
