Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

"Saya meminta Pemerintah China untuk segera menindaklanjuti laporan-laporan ini secara
transparan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang," kata Retno usai melakukan
pertemuan bilateral secara virtual dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, pada Kamis.

Selain itu, Menlu RI mendesak agar Pemerintah China memproses hukum pihak-pihak yang
bertanggung jawab atas kematian para ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal China.
"Sebagaimana pemerintah Indonesia telah melakukan (tindakan hukum) terhadap agen-agen
penyalur ABK (ilegal) di Indonesia," kata Retno.
Selain kasus dugaan perbudakan di atas empat kapal China yang mengakibatkan 46 ABK WNI
menjadi korban serta empat ABK WNI lainnya meninggal dunia, Kemlu RI kembali mencatat
tewasnya empat ABK WNI yang bekerja di kapal berbendera China.

ABK dengan inisial D meninggal dunia di kapal Han Rong 363, sedangkan tiga ABK lain yaitu AS,
R, dan AW menghembuskan napas terakhir di kapal Han Rong 368. Peristiwa kematian empat
ABK tersebut terjadi selama Mei dan Juni.

Sejak menerima informasi kematian tersebut, Kemlu beserta perwakilan RI yang ada di
Colombo, Singapura, Beijing dan Guangzhou telah menyampaikan kepada pemilik kapal dan
pihak-pihak terkait lainnya agar mengupayakan pemulangan jenazah mereka ke Indonesia.

Namun setelah berbagai upaya dilakukan, Kemlu memperoleh informasi bahwa kapten kapal
telah melarung keempat jenazah pada Juli 2020, masing-masing di Samudera Hindia dan di Laut
China Selatan.

"Kami sangat prihatin atas keputusan pelarungan tersebut, meskipun praktik pelarungan
dimungkinkan dalam dunia kemaritiman, tetapi praktik pelarungan merupakan pilihan terakhir
ketika seluruh opsi pemulangan jenazah sudah tidak bisa dilakukan," kata Direktur Perlindungan
WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha.

Merespons kasus terbaru ini, Kemlu telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk
menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta agar proses penyelidikan segera dilakukan
termasuk menyelidiki penyebab pasti kematian para ABK Indonesia.

Kemlu beserta kementerian dan lembaga terkait juga telah memanggil agen tenaga kerja yang
memberangkatkan empat awak kapal itu untuk memastikan pemenuhan hak-hak
ketenagakerjaan mereka yang mencakup hak gaji, hak deposit, hak asuransi, dan santunan
kematian.

Penanganan kasus ini telah diteruskan ke Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum
terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kemenlu siap memfasilitasi proses penyelidikan
dengan otoritas China melalui mekanisme mutual legal assistance.

"Kami juga mendorong agar ada pembenahan dari hulu mengenai proses penempatan ABK WNI
ke luar negeri untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi ABK kita yang bekerja di
berbagai macam kapal ikan asing," tutur Judha..

181