Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Ida mengatakan Kemnaker telah menerima mandat untuk menerbitkan aturan turunan di
lingkung kementerian dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (UU PPMI), selain memerintahkan bagi Kepala Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) untuk membuat aturan teknis.

Terkait hal itu, katanya, seluruh aturan yang harus dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan
telah selesai dikeluarkan sesuai dengan alokasi waktu yang diperintahkan dalam UU Nomor
Tahun 2017.
"Terkait perintah untuk mengatur lebih detail dalam peraturan pemerintah proses sudah selesai
diharmonisasi dan sekarang tinggal menunggu untuk ditandatangani," tuturnya.

Sebelumnya, pelindungan awak kapal dan pelaut yang bekerja di luar negeri berada
menggunakan UU PPMI yang belum memiliki peraturan turunan.

Padahal, keberadaan peraturan yang lebih rinci penting untuk penempatan dan pelindungan
pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai awak kapal dan pelaut perikanan.

Hal itu juga yang disoroti oleh Direktur SAFE Seas Project Nono Sumarsono dalam kesempatan
terpisah pada diskusi virtual tentang perlindungan awak kapal.

Dia mendorong pemerintah membuat sistem pengawasan anak buah kapal (ABK) yang lebih
efektif untuk menghindari eksploitasi seperti yang terjadi selama ini.

Dalam diskusi virtual yang dipantau dari Jakarta pada Kamis, Nono menyoroti masih banyaknya
pekerja Indonesia yang tergiur oleh penyalur pekerja yang memberikan informasi tidak lengkap
tentang pekerjaan di kapal berbendera asing.

"Kita belum cukup punya sistem monitoring dan enforcement yang efektif karena hal-hal
semacam ini dibiarkan begitu saja," kata Nono dalam diskusi yang diadakan dalam rangka Hari
Menentang Perdagangan Manusia Sedunia yang diperingati setiap 30 Juli..

218