Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 31
Setelah sembilan kali rapat pada 8-23 Juli 2020, forum tripartit yang terdiri dari perwakilan
pekerja, pengusaha, dan pemerintah rampung membahas pasal-pasal di kluster
ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Namun, pengusaha dan buruh gagal menyepakati sejumlah
pasal. Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal, Minggu
(2/8/2020), mengatakan, daripada mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja dengan dalih
memulihkan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19, pemerintah semestinya
memprioritaskan penanganan Covid-19 dan menurunkan angka penularannya di dalam negeri.
Sebab, sejumlah perusahaan yang berencana merelokasi pabrik di luar China tidak hanya
memperhatikan kemudahan berusaha yang ditandai dengan perizinan investasi yang sederhana
dan daya tarik fleksibilitas tenaga kerja. Investor juga memperhatikan prospek penanggulangan
Covid-19.
Apalagi, mayoritas perusahaan yang berencana merelokasi pabrik bergerak di sektor manufaktur
padat karya. Jika penanganan Covid-19 di suatu negara tidak maksimal, perusahaan akan ragu
menanamkan modal. "Jadi, ini bukan sema-ta-mata masalah upah dan pesangon buruh
Indonesia, melainkan juga penanganan aspek kesehatan," katanya
Di sisi lain, Faisal menilai, keputusan investor merelokasi pabrik juga memerlukan proses yang
cukup panjang. Memacu pembahasan RUU Cipta Kerja dalam beberapa bulan terakhir tidak
menjamin investasi segera masuk ke Indonesia. Apalagi, pembahasan yang masih alot diwarnai
resistensi publik.
"Mau diburu-buru sekarang pun belum tentu bisa menjamin menarik realokasi dari China,"
ujarnya.
Memaksakan pembahasan kluster ketenagakerjaan di tengah resistensi publik dikhawatirkan
memecah fokus pemerintah dari upaya penanganan Covid-19. Padahal, penanganan Covid-19
jauh lebih penting.
Penolakan dari serikat pekerja ditunjukkan melalui sejumlah aksi unjuk rasa. Jika bersikukuh
menuntaskan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam waktu dekat, dampaknya akan lebih buruk
bagi penanganan aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, penanaman modal asing pada Januari-
Juni 2020 sebesar Rp 195,6 triliun, merosot dibandingkan dengan Januari-Juni 2019 yang
sebesar Rp 212,8 triliun.
Belum berhasil
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Benny Rusli mengatakan, pembahasan forum
tripartit dalam dua pekan terakhir belum berhasil meleburkan perbedaan sudut pandang buruh
dan pengusaha. Sejumlah hal yang dinilai buruh mendegradasi hak dan kesejahteraan justru
dipandang pengusaha memperbaiki iklim berusaha dan menarik investasi di tengah pandemi
Covid-19.
Pasal yang belum disepakati antara lain ketentuan hak pesangon buruh saat pemutusan
hubungan kerja (PHK) yang diatur dalam Pasal 161-172 Un-dang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
Dalam draf awal RUU Cipta Kerja, beberapa pasal pesangon saat PHK dihapus.
Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang
Ketenagakerjaan Anton J Supit, pesangon pekerja di Indonesia termasuk yang tertinggi. Aspek
itu yang sering membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia.
30
