Page 345 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 345
"Guna mendukung percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa
negara penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing, maka kami memandang perlu
untuk membuka kembali kesempatan bagi calon pekerja migran Indonesia untuk dapat bekerja
kembali di negara tujuan penempatan, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak-
hak pekerja migran serta protokol kesehatan," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
dalam video konferensi, Kamis (30/7/2020).
PERMENAKER 151/2020 DICABUT, PEMERINTAH KIRIM KEMBALI PEKERJA
MIGRAN KE LUAR NEGERI
Jakarta - Pemerintah resmi membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia. Hal ini
setelah penempatan pekerja migran sempat terhenti sementara akibat pandemi covid-19.
"Guna mendukung percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa
negara penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing, maka kami memandang perlu
untuk membuka kembali kesempatan bagi calon pekerja migran Indonesia untuk dapat bekerja
kembali di negara tujuan penempatan, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak-
hak pekerja migran serta protokol kesehatan," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
dalam video konferensi, Kamis (30/7/2020).
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah
daerah yang merupakan kantor penyalur tenaga migran. Diantaranya termasuk kesiapan
pemerintah daerah untuk penempatan tenaga kerja migran di masa adaptasi kebiasaan baru
(ABK). Setelah semuanya dipastikan siap, Ida menyebutkan segera dilakukan pembukan
setelahnya.
Pembukan Kembali penempatan pekerja migran ini ditandai dengan dicabutnya Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan No 151/2020 tentang penghentian sementara penempatan pekerja
migran indonesia.
"Bagi pemerintah, tidak ada untungnya menahan-nahan untuk tidak segera menarik
Permenaker 151/2020. Pemerintah melihatnya adalah kesiapan secara menyeluruh semua
pihak-pihak yang terkait," jelas Ida.
"Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada untungnya pemerintah untuk menahan-nahan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan itu. Setelah kita bisa pastikan semuanya siap, baru kita lakukan
pembukaan kembali," ulang Ida menegaskan.
Sebelumnya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menghentikan sementara
seluruh proses penempatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penghentian ini efektif
mulai berlaku 26 Maret 2020.
"Dengan adanya kebijakan penghentian proses penempatan PMI, diminta kepada seluruh pihak
yang terkait khususnya calon Pekerja Migran dan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) dapat memahami dan mematuhi sepenuhnya atas keputusan tersebut, karena
hal ini semata-mata untuk melindungi Pekerja Migran itu sendiri," ujar Plt Kepala BP2MI,
Tatang Budie Utama Razak, pada Rabu, 25 Maret 2020.
Menurut Tatang, penghentian sementara ini sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2020 yang dituangkan dalam Surat
Edaran Kepala BP2MI Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020.
BP2Ml menghentikan seluruh proses penempatan Pekerja Migran terhitung mulai 26 Maret
2020 sampai dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan.
344
