Page 348 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 348
Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah mengharapkan agar pihak perusahaan
memfasilitasi karyawannya melakukan rapid tes atau swab test. Sebab, klaster perkantoran
berkontribusi cukup signifikan dalam penambahan laporan harian kasus positif Covid-19.
"Ketentuannya kita tetap berharap tes itu dilakukan oleh perusahan tersebut. Apabila perusahan
itu tidak mampu, mungkin saya akan fasilitas dengan Dinkes," ujar Andri, Kamis (30/7).
DISNAKER DKI HARAP PERUSAHAAN FASILITASI KARYAWAN UNTUK RAPID ATAU
SWAB TEST
Merdeka.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah mengharapkan agar
pihak perusahaan memfasilitasi karyawannya melakukan rapid tes atau swab test. Sebab,
klaster perkantoran berkontribusi cukup signifikan dalam penambahan laporan harian kasus
positif Covid-19.
"Ketentuannya kita tetap berharap tes itu dilakukan oleh perusahan tersebut. Apabila perusahan
itu tidak mampu, mungkin saya akan fasilitas dengan Dinkes," ujar Andri, Kamis (30/7).
Namun, Andri tak mau gegabah memberi bantuan fasilitas terhadap perusahaan yang diduga
memiliki kasus konfirmasi positif. Sejumlah pertimbangan patut diperhatikan, seperti ketaatan
perusahaan terhadap protokol pencegahan Covid-19 di kantor.
Andri mencontohkan, bagi perusahaan yang tetap membuat karyawannya bekerja di kantor
melebihi 50 persen dari kapasitas, tidak masuk kualifikasi untuk diberi fasilitas rapid test.
Pertimbangannya, imbuh Andri, perusahaan tersebut melanggar protokol yang telah diterbitkan
Disnaker, dan dianggap memiliki finansial yang cukup memberi fasilitas rapid test bagi
karyawan.
Terlebih lagi, Andri juga menjelaskan alasannya selektif memberikan fasilitas rapid test atau
swab test karena Disnaker tidak memiliki anggaran untuk itu. "Disnaker tidak mempuyai
anggaran untuk melakukan tes masif terhadap perusahaan-perusahaan tersebut." "Kalau
perusahaan itu kita minta bahwa dia boleh mengaktifkan karyawannya 50 persen tetapi dia
mengaktifkannya lebih dari 50 persen berarti perusahaan itu melanggar, berarti dia perusahaan
yang mampu sebenarnya kita harus faslitasi tetapi kita bisa melihat itu perusahaannya mampu
atau tidak, jadi itu kewajiaban perusahan untuk membiayai karawyannya yang sakit,"
tandasnya.
1 dari 1 halaman Munculnya klaster perkantoran terhadap penularan Covid-19 juga disinggung
oleh Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah. Ia mengungkapkan,
klaster Covid-19 di perkantoran wilayah DKI Jakarta mencapai 90 lokasi. Terjadi peningkatan
cukup tajam dari sebelum penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
"Kalau di DKI Jakarta sendiri sampai tanggal 28 Juli 2020 ini ditemukan 90 klaster," ucapnya
dalam Talk Show Covid-19 Dalam Angka yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Rabu
(29/7).
90 Klaster ini disebut memicu munculnya 459 kasus positif Covid-19. Terjadi penambahan
sebanyak sembilan kali lipat dari data sebelum PSBB transisi yang hanya 43 kasus.
Menurut Dewi, ada dua kemungkinan yang memicu munculnya klaster baru di perkantoran DKI
Jakarta. Pertama, virus Covid-19 dibawa dari rumah karyawan. Kedua, karyawan tersebut
terpapar Covid-19 saat dalam perjalanan dari atau menuju kantor.
347
