Page 353 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 353
neutral - Ari Hidayat (Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lamongan) RUU Omnibus Law Cipta
Kerja, ternyata melanggengkan sistem Outsorcing dan Kerja Kontrak, padahal pekerja di
Indonesia mengharapkan, status kerjanya diperjelas sebagai pekerja Tetap atau PKWTT
Ringkasan
Dampak Virus Corona (Covid-19) sebanyak 6.800 pekerja di Lamongan saat ini terpaksa
dirumahkan. Sedangkan yang masih aktif terlibat dalam kegiatan Industri namun juga dalam
ancaman adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja ada sekitar 20.600 pekerja, " Angka
pengangguran di Lamongan tahun 2020 mencapai 22.115 orang, pemulihan perekonomian
diberbagai tingkatan perlu dilakukan, karena perekonomian Indonesia sejak April hingga kini
beberapa sektor masih belum maksimal," ujar Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lamongan
Ari Hidayat, Kamis (30/07/2020).
DAMPAK RUU CIPTA KERJA DAN COVID-19 PENGANGGURAN CAPAI 22.115 ORANG
LAMONGAN | duta.co - Dampak Virus Corona (Covid-19) sebanyak 6.800 pekerja di Lamongan
saat ini terpaksa dirumahkan. Sedangkan yang masih aktif terlibat dalam kegiatan Industri
namun juga dalam ancaman adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja ada sekitar 20.600 pekerja,
" Angka pengangguran di Lamongan tahun 2020 mencapai 22.115 orang, pemulihan
perekonomian diberbagai tingkatan perlu dilakukan, karena perekonomian Indonesia sejak April
hingga kini beberapa sektor masih belum maksimal," ujar Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN)
Lamongan Ari Hidayat, Kamis (30/07/2020).
Dia mengatakan, ancaman resesi ekonomi global yang akan mengimbas keperekonomian
Indonesia perlu diantisipasi. Hal yang paling berdampak signifikan, yakni pada sektor padat
karya karena yang mampu mempengaruhi sektor riil adalah Industri padat karya.
" Ditengah ancaman resesi mestinya pemerintah sesuai hierarki melaksanakan pemulihan
perekonomian secara sistemis dan terintegrasi. Namun hal ini nampaknya belum sesuai dengan
harapan kita, dimana pada kegiatan industri mampu menopang daya beli masyarakat,"
ungkapnya.
Menurutnya, agenda pemerintahan dibidang industri dan ketenagakerjaan justru terpaku pada
RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang jika dianalisis justru tidak memberikan harapan pemulihan
pada perekonomian di Indonesia.
" RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah merombak sistem ketenagakerjaan, yang semula sesuai
UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur hubungan industrial melalui
tripartite, dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten, sebagai penyelenggara
ketenagakerjaan sebagai amanat UUD 1945 pasal 18 ayat 5," tandasnya.
Pemerintah daerah, lanjut Ari, melaui Dinas Tenaga Kerja melegalkan Serikat Pekerja,
membangun hubungan Industrial Tripartite, baik dalam perselisihan kepentingan, maupun
pembahasan persoalan UMK sebagai Jaring Pengaman Sosial di bidang ketenagakerjaan.
" Ironisnya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah menghilangkan sistem tersebut. Dengan
demikian RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah menghancurkan tatanan sistem ketenagakerjaan
Indonesia. Dengan menghilangkan peranan negara dalam bidang ketenagakerjaan (Kabupaten
sebagai hirarki Konstitusi bagian bawah Negara) dan amanat UUD 1945 pasal 18," jelasnya.
352
