Page 354 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 354
Ari menuturkan, perubahan yang terdapat RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang merenggut hak
pekerja dan mengancam kesejahteraan pekerja, yakni menghapus tripartite, UMK, Kebebasan
Berserikat, Ancaman PHK Setiap saat (Demokrasi pekerja lumpuh), karena kasus union busting,
akan selalu berujung pada PHK jika perselisihan tidak menemui kesepakatan.
Dengan demikian, kata dia, jika penentuan upah dilaksanakan diperusahaan dengan Bibpartite,
yang melegalkan PHK pekerja secara bebas, yang ada adalah ketidak seimbangan perundingan,
Jaminan Pesangon berkurang, dan kerancuan Undang-undang.
Selain itu, jelas Ari, RUU Omnibus Law juga tidak sesuai dengan UU otonomi daerah, yang
memberikan keleluasaan pada daerah untuk mengelola bidang ketenagakerjaan dengan dalih
mempercepat kegiatan investasi, yang mengejar pertumbuhan ekonomi, RUU Omnibus Law
Cipta Kerja, disinyalir lebih berpihak pada investor baik nasional maupun multi nasional.
" Dengan demikian kegiatan Industri yang digagas melalui RUU Omnibus law, telah kehilangan
substansi kegiatan industri, yang diharapkan memiliki korelasi lurus terhadap kesejahteraan
rakyat Indonesia, baik yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan
Industrialisasi," terang Ari.
Dia mengungkapkan, UU Omnibus Law Cipta Kerja, mengisyaratkan bahwa masa depan
Ketenaga Kerjaan Indonesia, pada sisi perekonomian dan kedaulatan politik yang sangat
memprihatinkan, karena dari sisi ekonomis, dan kekuatan pekerja di dalam atau diluar
perusahaan dalam ruang hubungan Industrial pada posisi yang sangat rentan.
" Hal ini dapat diketahui dari pola rumus pengupahan yang menghilangkan item inflasi, yang
setiap tahunnya, sepanjang sejarah selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dengan
demikian posisi keuangan Pekerja pada setiap tahun akan mengalami penyusutan akibat inflasi
dan Kurs Rupiah," imbuhnya.
Dalam PP 78 tahun 2015, sambung Ari, dianggap sistem pengupahan yang parah, karena tidak
mempertimbangkan Kurs Rupiah semakin diperparah dengan pola pengupahan sistem RUU
Omnibus Law Cipta Kerja.
" RUU Omnibus Law Cipta Kerja, ternyata melanggengkan sistem Outsorcing dan Kerja Kontrak,
padahal pekerja di Indonesia mengharapkan, status kerjanya diperjelas sebagai pekerja Tetap
atau PKWTT," ujar Ari..
353
