Page 358 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 358
Judul Persoalkan Gender di DPR, Menaker Ida Raih Doktor IPDN
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Menaker Raih Gelar Doktor
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01641838/persoalkan-
gender-di-dpr-menaker-ida-raih-doktor-ipdn
Jurnalis Satrio Widianto
Tanggal 2020-07-30 14:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Dra Hj Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Implementasi Kebijakan
Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
positive - Hassan Efendy (None) Hal ini sesuai dengan pesan bu Menteri, bahwa perempuan
Indonesia tetap mempertahankan nilai Keindonesiaan sembari terus memperjuangkan
kesetaraan dan ekadilan gender , tanpa harus mengimpor nilai-nilai dari luar
positive - M Si (politisi perempuan) Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meraih gelar doktor bidang ilmu pemerintahan
setelah lulus dalam sidang promosi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN ), pekan ini.
Ida Fauziyah dinobatkan sebagai wisudawan terbaik Program Doktor IPDN dengan Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) 3,87 atau predikat Cum Laude.
PERSOALKAN GENDER DI DPR, MENAKER IDA RAIH DOKTOR IPDN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meraih gelar doktor bidang ilmu pemerintahan
setelah lulus dalam sidang promosi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN ), pekan ini.
Ida Fauziyah dinobatkan sebagai wisudawan terbaik Program Doktor IPDN dengan Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) 3,87 atau predikat Cum Laude.
Dalam disertasinya, yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", Ida menyoroti
kesetaraan dan keadilan gender dalam politik, terutama terkait keterwakilan perempuan di
parlemen, yang dianggap kurang terutama pasca reformasi.
357
