Page 362 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Judul DPD-RI Tolak Sentralisasi di RUU Ciptaker
Nama Media Ekonomi Neraca

Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg36
Jurnalis ANT
Tanggal 2020-07-30 13:36:00
Ukuran 99x126mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 3.960.000
News Value Rp 11.880.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - La Nyalla Mahmud Mat-talitti (Ketua DPD RI) kata La Nyalla dalam keterangannya di
Jakarta, Sabtu (25/7). . Hal itu dikatakan La Nyalla usai rapat gabun-. gan alat kelengkapan
DPD dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har-tanto, di rumah dinas
Ketua DPD RI di kawasan Denpasar Raya Jakarta, Sabtu (25/7). . Dalam rapat gabungan
tersebut, empat pimpinan Komite di DPD RI yaitu Komite I hingga II sepakat menolak terhadap
frasa atau semangat menarik kewenangan daerah ke pusat atau sentralisasi yang ada dalam
RUU Ciptaker. . La Nyallamengatakan, para pimpinan alat kelengkapan DPD juga memandang
hilangnya kepastian hukum terkait sanksi pidana dan administratif sebagai pengganti sanksi
pidana. . Selain itu menurut dia akan menjadi sangat gemuk delegasi pengaturan ke peraturan
pelaksana di bawah UU, ditambah lagi kewenangan Presiden mencabut Peraturan Daerah
(Perda) di Pasal 166 RUU Ciptalcer rawan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah
ada. . Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan pemerintah memang ingin mempercepat
pembahasan RUU Ciptaker karena RUU tersebut adalah reformasi paling positif di Indonesia
dalam 40 tahun terakhir, khususnya di bidang investasi dan perdagangan.

positive - La Nyalla Mahmud Mat-talitti (Ketua DPD RI) kata La Nyalla dalam keterangannya di
Jakarta, Sabtu (25/7). . Hal itu dikatakan La Nyalla usai rapat gabun-. gan alat kelengkapan
DPD dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har-tanto, di rumah dinas
Ketua DPD RI di kawasan Denpasar Raya Jakarta, Sabtu (25/7). . Dalam rapat gabungan
tersebut, empat pimpinan Komite di DPD RI yaitu Komite I hingga II sepakat menolak terhadap
frasa atau semangat menarik kewenangan daerah ke pusat atau sentralisasi yang ada dalam
RUU Ciptaker. . La Nyallamengatakan, para pimpinan alat kelengkapan DPD juga memandang
hilangnya kepastian hukum terkait sanksi pidana dan administratif sebagai pengganti sanksi
pidana. . Selain itu menurut dia akan menjadi sangat gemuk delegasi pengaturan ke peraturan
pelaksana di bawah UU, ditambah lagi kewenangan Presiden mencabut Peraturan Daerah
(Perda) di Pasal 166 RUU Ciptalcer rawan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah
ada. . Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan pemerintah memang ingin mempercepat
pembahasan RUU Ciptaker karena RUU tersebut adalah reformasi paling positif di Indonesia
dalam 40 tahun terakhir, khususnya di bidang investasi dan perdagangan. . Apalagi dalam resesi
global, RUU ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia kondusif dan terbuka untuk
bisnis, ini penting di tengah sumber daya fiskal kita yang terbatas

361