Page 359 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 359
Padahal, pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid sudah mengeluarkan inpres No. 9
terkait pengarusutamaan gender . Namun, faktanya penerapan di lapangannya masih belum
optimal. Masih terdapat kesenjangan antara peran pria dan wanita dalam politik.
Di parlemen misalnya, hal ini justru masih belum dijalankan secara optimal. Bahkan, masih ada
pandangan dari beberapa anggota kala dia masih duduk di parlemen yang menganggap bahwa
pengarusutamaan gender bertentangan dengan nilai agama.
Dia berharap penelitiannya ini dapat membantu mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia
dan mampu diadopsi lembaga pemerintah dan organisasi di Indonesia. Termasuk, menjadi
rujukan bagi anggota parlemen perempuan mampu memperjuangkan pengarus utamaan
gender di parlemen.
Hal ini karena kesenjangan lelaki dan perempuan masih terjadi di Indonesia. Relasi perempuan
dan lelaki di negara ini masih tidak berimbang, dimana perempuan dianggap hubungan
sosialnya hanya terkait dapur, kasur dan sumur.
Beberapa kendala yang membuat pengarus utamaan gender belum bisa berjalan di Indonesia
karena yang pertama sistem pendidikan, dimana rata-rata Pendidikan masyarakat di Indonesia,
terutama perempuan masih cukup rendah, kemudian juga sistem politik yang kurang
mengakomodir perempuan.
Oleh karena itu, Menaker menyampaikan tiga poin yang bisa diharapkan dari disertasinya
tersebut.
Ida juga menegaskan, sebagai orang yang lahir dan besar dalam Gerakan perempuan di
pesantren dan sekolah, selalu fokus terhadap pergerakan perempuan dan isu kesetaraan
gender . Saat ini, sebagai Menteri Ketenagakerjaan, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk
menerapkan isu ini dalam bentuk kebijakan.
Dalam sidang tersebut, salah satu promotor, Prof Dr Hassan Efendy memberikan kenang-
kenangan wejenang berupa filsafat jawa yaitu ngono ya mbok ojo ngono, yang maknanya
sekalipun itu adalah perempuan yang berkiprah namun hakikatnya tetap perempuan, yaitu
bagaimana mempertahankan nilai-nilai perempuan supaya bisa tetap menjadi utuh.
"Hal ini sesuai dengan pesan bu Menteri, bahwa perempuan Indonesia tetap mempertahankan
nilai Keindonesiaan sembari terus memperjuangkan kesetaraan dan ekadilan gender , tanpa
harus mengimpor nilai-nilai dari luar," ujar Hassan.
Dr Dra Hj Ida Fauziyah, M Si adalah salah seorang politisi perempuan Indonesia pasca-reformasi.
Perempuan yang lahir di Mojokerto pada 1969 itu menjadi Menteri Ketenagakerjaan pada
Kabinet Indonesia Maju.
Sebelumnya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pernah duduk sebagai anggota RI
selama empat periode, yaitu periode 1999-2004, periode 2004-2009, periode 2009-2014, dan
periode 2014-2019.
Kini, di tengah kesibukannya sebagai menteri, penulis buku Geliat Perempuan Pasca-Reformasi
itu berhasil menyelesaikan program doktoral di IPDN . Disertasinya yang berjudul
"Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" menjadi salah satu karya penting bagi khasanah
politik dan gerakan perempuan di Indonesia. ***.
358
