Page 356 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 356
"Kebijakan untuk membuka kembali penempatan PMI ini tentunya sudah melalui kajian yang
matang, dengan penuh kehati-hatian, dan negosiasi panjang dengan negara-negara
penempatan. Untuk itu, pembukaan penempatan akan dilakukan secara bertahap, selektif, dan
mempertimbangkan kesiapan dari negara-negara tujuan penempatan," ujar Kepala BP2MI,
Benny Rhamdani dalam Konferensi Pers bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di
Jakarta, Kamis (30/07).
BP2MI sebagai pelaksana kebijakan seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, siap mengawal kebijakan Kemenaker
dengan menyiapkan kebijakan aturan teknis melalui Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan
Penempatan PMI pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru, yang memastikan setiap tahapan proses
penempatan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Pelaksanaan pelayanan penempatan PMI dalam masa adaptasi kebiasaan baru dipastikan harus
menerapkan aturan protokol kesehatan dalam setiap proses, baik dari proses pendaftaran,
seleksi, penyerahan dokumen, hingga OPP, dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait,
Pemerintah Daerah, dan Perwakilan RI di luar negeri ," jelas Benny.
BP2MI juga akan meminta Asosiasi P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
sebagai mitra BP2MI ikut bertanggungjawab kepada anggotanya untuk memastikan kepatuhan
terhadap Petunjuk Pelaksanaan pelayanan penempatan PMI dalam masa adaptasi kebiasaan
baru. Serta melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI akan melakukan koordinasi dengan
seluruh penyelenggara layanan penempatan PMI dan Gugus Tugas di wilayah kerja masing-
masing untuk memastikan infrastruktur layanan penempatan PMI telah sesuai dengan protokol
kesehatan yang berlaku.
Penempatan PMI pada masa adaptasi baru ini merupakan bagian dari ikhtiar dan upaya
pemerintah dalam membantu pemulihan ekonomi nasional serta mengatasi pengangguran di
dalam negeri akibat pandemic COVID-19. Berdasarkan data SISKOP2MI, sebanyak 88.973 calon
PMI tertunda proses penempatan karena kebijakan penghentian sementara, baik Calon PMI
yang telah registrasi di Dinas Kabupaten/Kota hingga yang telah memiliki visa kerja.
"Calon PMI yang telah terdaftar dan memiliki visa kerja inilah yang akan diprioritaskan untuk
diberangkatkan ke negara-negara tujuan penempatan yang telah ditetapkan Kemenaker. Upaya
ini merupakan wujud jaminan negara bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan
dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri," tutup Benny.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan, penempatan di masa adaptasi kebiasaan
baru memprioritaskan untuk calon PMI yang telah memiliki visa, calon PMI yang telah terdaftar
di SISKOP2MI, calon PMI oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang
telah memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).
"Calon PMI juga tidak boleh di bebankan biaya protokol kesehatan. Misalnya tes PCR," jelas Ida.
Ia menambahkan, pembukaan kembali penempatan PMI ke negara penampatan akan dilakukan
secara bertahap. Pentahapan sepanjang penerapan protokol kesehatan tidak merugikan calon
PMI.
Serta mempertimbangkan tingkat kerentanan pekerja migaran terharap risiko terpapar Covid-
19.
Pentahapan juga berdasarkan proses penempatan dan berdasarkan jenis pekerjaan pekerja
migran.
Adapun tahap pertama meliputi 14 Negara Penempatan Sektor/Jenis Pekerjaan Skema
Penempatan yang dibuka antaralain Aljazair pada Konstruksi Private to Private (P to P,) Untuk
355
