Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 39
ketenagakerjaan. Perbedaan pandangan antar-elemen tak menghentikan pihaknya untuk
meneruskan klaster itu ke DPR.
"[Tim Tripartit] telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan," kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/8).
"Seluruh masukan dari tim tripartit ini akan dipergunakan sebagai rumusan penyempurnaan dari
draft RUU Cipta Kerja yang telah disampaikan ke DPR. Hasil rumusan penyempurnaan ini akan
segera disampaikan ke DPR," lanjutnya.
Tim tripartit sebelumnya dibentuk sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal 3 Juli 2020 yang
dihadiri seluruh pimpinan Kadin/Apindo dan pimpinan serikat pekerja/buruh.
Tim ini terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah. Mereka sudah sembilan
kali bertemu pada periode 8-23 Juli untuk membahas RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, Ida mengatakan semua pihak dalam tim bersepakat untuk bersama-sama
mendalami dan melakukan pembahasan substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU
Cipta Kerja. Meski begitu, tak semua pihak sepakat dengan materi klaster ketenagakerjaan.
Dalam demo menentang Omnibus Law Cipta Kerja, Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Yogyakarta
menilai perundangan ini merupakan kepentingan segelintir orang alias oligarki. (Foto: CNN
Indonesia/Sutriyati) "Memang tidak semua materi yang dibahas mencapai kesepahaman
bersama," kata dia.
"Perbedaan pendapat adalah soal biasa dalam pembahasan. Ini mencerminkan tidak ada
kekangan dari pihak manapun karena semua anggota diberikan kesempatan yang sama untuk
berpendapat meskipun berbeda pandangan," sambungnya.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah telah mencatat banyak masukan yang bersifat
konstruktif selama pembahasan tersebut. Pemerintah, katanya, akan mendalami dan
mencermati kembali masukan-masukan dari tim dan mencari jalan tengah atas beberapa
perbedaan pandangan itu.
"Untuk selanjutnya saya selaku penerima amanat dari Menko Perekonomian maka kami akan
menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dari tim
tripartit ini kepada Menko Perekonomian, untuk kemudian diserahkan ke DPR untuk proses
pembahasan berikutnya," papar dia.
Sebelumnya, salah satu elemen buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menolak
pembahasan RUU Cipta Kerja di kala pandemi dan masa reses DPR. RUU ini dituding lebih
berpihak kepada pengusaha. KSPI pun mengancam akan terus menggelar aksi unjuk rasa setiap
pekan hingga 14 Agustus jika omnibus law tak dicabut.
Presiden Jokowi sempat meminta DPR menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan setelah
perwakilan buruh menemuinya di Istana. Namun, hal itu tak menghentikan pembahasannya.
(dmi/aud/arh).
38
