Page 419 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 419
"Komnas HAM merekomendasikan Presiden melakukan refleksi menyeluruh atas tata kelola
penanggulangan pandemi Covid-19 , dan menetapkan Perppu sebagai dasar hukum
penanganan pandemi yang masih berkepanjangan dengan mengutamakan hak hidup, hak
kesehatan, serta hak-hak asasi lainnya," kata dia.
Dia menjelaskan, pada 30 Maret 2020, Komnas HAM RI melalui surat No. 026/TUA/III/2020
menyampaikan Kertas Posisi dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif HAM atas Tata Kelola
Penanggulangan COVID-19 kepada Presiden RI.
Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 76 ayat
(1) jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
"Komnas HAM memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Presiden RI dan DPR RI
untuk mendorong kebijakan berbasis HAM.
Komnas HAM RI juga memberikan rekomendasi kepada gubernur di DKI Jakarta, Jawa Barat,
dan Banten, serta gubernur di enam wilayah perwakilan Komnas HAM RI yaitu di Aceh, Sumbar,
Kalbar, Sulteng, Maluku, dan Papua," kata dia.
Dia menyimpulkan ada delapan hal yang menjadi perhatian, yaitu legalitas yang lemah, ekonomi
sebagai panglima, birokratisasi pandemi, pelayanan kesehatan yang diskriminatif, kepatuhan
masyarakat dan inkonsistensi kebijakan, hak atas informasi, pelibatan TNI dan BIN, dan
perlindungan data pasien covid-19.
Terpisah, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta setiap perusahaan menyiapkan petugas
K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Covid-19 .
Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), petugas K3 Covid-19 dibutuhkan sebagai upaya
pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja.
"Kita minta ada petugas K3 Covid-19 di setiap perusahaan dan perkantoran yang bertugas
secara khusus untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tempat kerja," ujar
Ida.
Permintaan itu ia sampaikan usai melakukan kegiatan Senam Pekerja Sehat (SPS) di halaman
kantor pengelola kawasan Karawang International Industrial City (KIIC), di Karawang, Jawa
Barat.
Ida mengingatkan agar protokol kesehatan dapat diimplementasikan dengan baik.
Pengusaha dan pekerja harus semaksimal mungkin menerapkan pola hidup bersih dan sehat
dengan menjadikannya sebagai sebuah budaya hidup.
Ia menegaskan protokol kesehatan bukan sekadar kewajiban pengusaha kepada pekerja
ataupun sebaliknya.
"Jangan bawa masker karena takut dihukum denda. Harus jadi addict, bawa masker harus
dijadikan sebuah ketagihan. Mari menyayangi diri sendiri dan menyayangi orang lain dengan
menjaga diri agar penyebaran Covid-19 tak terjadi," katanya.
Pengusaha diminta untuk menerapkan Gerakan Pekerja Sehat di lingkungan perusahaannya
untuk membantu pekerja/buruh beradaptasi dengan kebiasaan baru.
Sehingga mampu mewujudkan dunia industri yang produktif dan aman dari Covid-19 .
418
