Page 424 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 424
DISNAKER PERTIMBANGKAN EVALUASI BATAS KAPASITAS KARYAWAN
PERKANTORAN DI JAKARTA
Merdeka.com - Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta akan mengevaluasi kebijakan pembatasan
kapasitas karyawan di satu perkantoran. Evaluasi setelah perkantoran menjadi klaster baru
penularan Covid-19.
Kepala Disnaker, Andri Yansyah, mengatakan untuk evaluasi tersebut, pihaknya perlu
membahas bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
"Kalau masalah ini mungkin akan ada evaluasi secara keseluruhan, nanti di tingkat pemerintah
provinsi DKI itu akan ada evaluasi keseluruhan yang hasil evaluasi itu juga berdasarkan dari
masing-masing SKPD," kata Andri di Kamis (30/7).
"Karena masalah ini tidak hanya masalah Disnaker. tetapi juga SKPD yang lain, sehingga perlu
saling beri informasi, masukan, evaluasi. Itu yang jadi dasar penentuan langkah ke depan
seperti apa," tuturnya.
Sebelumnya, Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengungkapkan,
klaster Covid-19 di perkantoran wilayah DKI Jakarta mencapai 90 lokasi. Terjadi peningkatan
cukup tajam dari sebelum penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
"Kalau di DKI Jakarta sendiri sampai tanggal 28 Juli 2020 ini ditemukan 90 klaster," ucapnya
dalam Talk Show Covid-19 Dalam Angka yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Rabu
(29/7).
90 Klaster ini disebut memicu munculnya 459 kasus positif Covid-19. Terjadi penambahan
sebanyak sembilan kali lipat dari data sebelum PSBB transisi yang hanya 43 kasus.
Menurut Dewi, ada dua kemungkinan yang memicu munculnya klaster baru di perkantoran DKI
Jakarta. Pertama, virus Covid-19 dibawa dari rumah karyawan. Kedua, karyawan tersebut
terpapar Covid-19 saat dalam perjalanan dari atau menuju kantor.
"Makanya kita harus waspada terutama yang menggunakan moda transportasi umum bersama
seperti KRL, MRT. Itu lebih waspada lagi karena kita harus berkumpul bersama orang dalam
satu waktu, berkerumunan, bisa jadi ventilasinya kurang baik," tutupnya.
Dewi juga mengimbau agar perusahaan menerapkan kembali kebijakan work from home (WFH)
atau kerja dari rumah.
"Untuk saat ini adalah, untuk perusahaan yang masih bisa melakukan kerja WFH, sebaiknya
WFH," kata Dewi.
Jika memang harus masuk kantor, Dewi meminta agar perusahaan memastikan kapasitas 50
persen. Opsi lainnya, perusahaan mengatur waktu sif masuk kantor dan WFH karyawannya.
"Lakukan sif kedatangan dengan jeda 1,5 sampai 2 jam," ujarnya.
Perusahaan juga harus memastikan sirkulasi udara di ruangan berjalan lancar, menerapkan
protokol kesehatan dan menyediakan fasilitas untuk menunjang penerapan protokol kesehatan.
Perusahaan harus memberikan tugas kepada Health, Safety dan Environment untuk menjadi
tim pangawas. Kemudian setiap lantai perkantoran ada tim pengawas, jika memungkinkan.
[lia].
423
