Page 442 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 442
"Selain terdapat banyak persoalan yang kemudian ditolak oleh berbagai elemen masyarakat
karena mendegradasi tingkat kesejahteraan, Omnibus Law didesain sebelum pandemi," kata
Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/7/2020).
"Dengan demikian, Omnibus Law bukan solusi untuk mengatasi pandemi," lanjut dia.
Said Iqbal menyuarakan dua tuntutan dalam aksi tersebut, yakni menolak RUU Cipta Kerja dan
menghentikan pemutusan hubungan Kerja (PHK) akibat dari pandemi virus corona atau Covid-
19.
"Aksi ini merupakan reaksi terhadap sikap keras kepala dan tidak pedulinya DPR RI, khususnya
Panja Baleg Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Kemenko yang ngotot omnibus law tetap
dibahas di saat pandemi corona," ujar dia.
Ia menyesalkan sikap DPR yang masih terus melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Menurut dia, seharusnya DPR fokus pada masalah lain yang lebih penting untuk nasib para
pekerja, yakni terkait masalah PHK.
"Saat ini yang lebih mendesak dari Omnibus Law adalah darurat PHK," ujar dia.
Said mengatakan, khusus anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen, pada masa pandemi Covid-
19 ini sudah 96.000 orang yang dirumahkan. Bahkan, sebagian besar tidak mendapatkan upah
penuh.
Sementara itu, yang di PHK sudah mencapai 100.000 orang yang tersebar di 57 perusahaan.
Ada juga yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat
pekerja terjadi di 15 perusahaan.
Menurut Said, sikap DPR yang memprioritaskan pembahasan RUU Cipta Kerja juga menimbulkan
kecurigaan.
Ia menilai, DPR seperti sedang terburu-buru untuk memenuhi pesanan dari pihak tertentu.
"Selain terdapat banyak persoalan yang kemudian ditolak oleh berbagai elemen masyarakat
karena mendegradasi tingkat kesejahteraan, omnibus law didesain sebelum pandemi," ujar dia.
"Dengan demikian, Omnibus Law bukan solusi untuk mengatasi pendemi," ucap dia.
Said mengatakan, aksi tolak RUU Cipta Kerja dan stop PHK ini akan dilakukan setiap minggu di
depan Kompleks Parlemen dan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomoian.
Selain itu, KSPI akan melakukan aksi di 20 provinsi secara bergelombang dan terus-menerus
untuk menyuarakan isu yang sama.
Aksi tersebut, kata Said, akan terus dilakukan sampai Badan Legislasi DPR menghentikan
pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Ia juga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika dua tuntutan KSPI untuk
menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan penghentian PHK di masa pandemi Covid-19
tidak dipenuhi "Jika dalam aksi ini tuntutan buruh agar Omnibus Law tidak didengar, KSPI
memastikan bersama-sama dengan elemen buruh yang lain akan melakukan aksi besar-
besaran," kata Said.
Said mengatakan, aksi besar-besaran tersebut akan melibatkan ratusan buruh dan akan
dilakukan saat DPR menggelar sidang paripurna 14 Agustus mendatang.
441
