Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2020

BURUH DI KALSEL TUNGGU PROSES DI MK

Kaum buruh Kalimantan Selatan (Kalsel) mengancam akan kembali melakukan demonstrasi
terkait UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, jika hasil persidangan uji materi (judicial riview) di
Mahkamah Konsitusi (MK) tidak sesuai harapan.

Hal itu dibeberkan Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel, Mesdi,
saat ditanya perkembangan upaya penolakan UU Omnibus Law oleh kaum buruh di Kalsel.

Mesdi menyebut, masing-masing serikat buruh saat ini memang tengah menempuh jalur uji
materi di MK, termasuk KSBSI melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP). Hingga kini, pihaknya
menunggu hasil persidangan itu terlebih dahulu, sebelum menyusun rencana gerakan
selanjutnya.

"Saat ini belum ada gerakan, karena kami masih menunggu hasil persidangan uji materi oleh
DPP KSBSI di MK. Sidangnya sudah dua kali digelar," bebernya melalui sambungan telepon,
Selasa, (22/12) pagi.

Menurut Mesdi, apabila hasil persidangan tidak sesuai harapan, maka tidak menutup
kemungkinan pihaknya akan kembali menggerakan massa buruh untuk turun ke jalan.

"Jika hasilnya kurang bagus atau tidak sesuai harapan, maka kami akan menuntut revisi ulang.
Tidak menutup kemungkinan kami akan kembali menggerakan massa buruh untuk turun ke
jalan. Tentunya itu perlu dibicarakan terlebih dahulu di internal KSBSI Kalsel serta menunggu
intruksi dari pusat," bebernya.

Menurut Mesdi, kaum buruh di Kalsel menginginkan Omnibus Law ini dibatalkan. Pihaknya
menilai undang-undang sapu jagat ini bakal menyengsarakan kaum buruh, dan menguntungkan
pihak perusahaan.
Pasal yang disoroti pihaknya, antara lain pasal 88C ayat (1) yang menyebut gubernur wajib
menetapkan upah minimum provinsi dan pasal 88C ayat (2) yang menyebut gubernur dapat
menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Pasal tersebut dinilai
berpotensi mengembalikan buruh kepada rezim upah murah.

Selain itu, Undang-Undang terkait juga dinilai merugikan buruh dengan adanya ketentuan PKWT
atau Karyawan Kontrak Seumur Hidup, outsourcing seumur hidup, dan pengurangan nilai
pesangon.
"Itu sedikit pasal-pasal yang bakal merugikan kaum buruh. Jadi, kami menegaskan, KSBSI Kalsel
menolak Omnibus Law. Cabut Omnibus Law atau paling minimal keluarkan klaster
ketenagakerjaan dari Undang-undang ini," pungkasnya.(*).

143