Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2020

KEMNAKER KEBUT PENYELESAIAN 4 RANCANGAN ATURAN TURUNAN UU CIPTA
KERJA
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) tengah merampungkan empat Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) sebagai tindak lanjut implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan.

Keempat RPP tersebut ialah Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Hubungan Kerja, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan, Pengupahan (Revisi sebagian PP No. 78
Tahun 2015) dan Penyelenggaraan Program "Apabila keempat RPP ini telah selesai dan dapat
mulai diimplementasikan, maka manfaat dari UU CK klaster ketenagakerjaan akan dapat semakin
dirasakan baik oleh pekerja ataupun stakeholders ketenagakerjaan lainnya," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam acara diskusi Outlook Ekonomi Indonesia 2021, di Jakarta,
Selasa (22/12).

Dia mengatakan, dengan seleasinya RPP tersebut, diharapkan juga dapag memberikan
perbaikan pada ekosistem ketenagakerjaan yang ada. Tak sampai di situ, implementasi UU CIpta
Kerja ini akan membantu mengakselerasi pemulihan perekonomian Indonesia di tahun 2021.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengundang 106 rektor perguruan tinggi
se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk melakukan uji sahih
Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan.

"Sesuai janji kami, Pemerintah dalam hal ini Kemnaker, hari ini mengundang kembali para rektor
dalam rangka menampung masukan/tanggapan maupun saran terhadap rancangan peraturan
pelaksanaan UU Cipta Kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya
secara virtual di Jakarta, Senin (14/12).

Ida menyatakan, dalam uji shahih Rancangan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja ini, para rektor
atau yang mewakili dapat memberikan kontribusi berupa masukan/tanggapan, maupun saran
terhadap empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini sedang dalam penyusunan
dan pembahasan oleh pemerintah.

Keempat RPP tersebut yakni pertama, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing. Kedua, PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Ketiga, PP tentang Jaminan Kehilangan
Pekerjaan. Keempat, PP tentang Pengupahan.

Dalam penyusunan dan pembahasan RPP-RPP ini, kata Menaker Ida, pihaknya sudah melibatkan
dengan Tim Tripartit (unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha dan unsur
pemerintah) maupun dengan stakeholders yang lain.

"Kita juga melibatkan para pakar/akademisi/ILO/World Bank/Dewan Pengupahan, maupun
pemangku kepentingan yang lainnya. Selain itu kami di Kemnaker juga telah melakukan uji sahih
di beberapa wilayah antara lain Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Utara, dan
beberapa daerah lainnya," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Tim Serap Aspirasi (TSA) Undang-Undang
Cipta Kerja terus menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat sebagai bahan rekomendasi
penyusunan peraturan turunan dan pelaksanaan Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Total akumulasi hingga Minggu 20 Desember2020 tercatat 94 aspirasi. Aspirasi-aspirasi tersebut
berasal dari khalayak luas mulai dari perseorangan, ormas, lembaga swadaya masyarakat, juga
kalangan bisnis.

94